Pemekaran jadi Beban Politik Calon Incumbent

JAKARTA - Anggota Fraksi Hanura, Akbar Faisal menyatakan pemekaran kabupaten di Sulawesi Tenggara (Sultra) kini menjadi beban politik bagi langkah Gubernur Sultra, Nur Alam sebagai calon incumbent dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub). Makanya, ia mengingatkan agar di balik memperjuangkan pemekaran jauh dari unsur politik yang bisa menciderai calon daerah otonom baru (DOB).

Pernyataan ini disampaikan Akbar yang juga Ketua DPP Hanura saat dengar pendapat (RDP) Komisi II yang dihadiri Nur Alam. Menurut dia, Ketua DPW PAN Sultra itu harus memperjuangkan pemekaran karena menjadi pertaruhan politik jelang Pilgub Sultra. "Saya tahu di Sultra akan menggelar Pilkada. Ini beban politik bagi gubernur, dan memang harus memperjuangkan karena menjadipertaruhan.  Saya juga sempat menelpon Buhari Matta dan menyampaikan

ada kawan-kawan di sini (Komisi II)," kata Akbar dalam RDP Komisi II di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/4).

Nur Alam hadir di Komisi II tidak sendiri. Orang nomor satu di Sultra itu didampingi oleh Bupati Muna, dr H LM Baharuddin, Pjs Bupati Buton Nasruan, Ketua DPRD Sultra Rusman Emba, Ketua Forum Percepatan Pemekaran Provinsi Buton Raya (FB3R), dan beberapa anggota DPRD lainnya yang ada di Sultra.

Kehadiran Nur Alam dan rombongan dalam rangka memenuhi undangan Komisi II untuk mengklarifikasi usulan pembentukan calon DOB di Kabupaten Muna dan Buton. Untuk Muna, diproyeksikan pecah menjadi dua DOB yakni, Kabupaten Muna Barat dan Kota Raha. Demikian pula Buton direncanakan mekar menjadi Buton Tengah dan Buton Selatan.