Nilai KJP Hanya Program Pencitraan Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dinilai terlalu memaksakan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk pencitraan. Akibat sistem yang tidak siap, pengelolaan KJP menjadi tidak berjalan maksimal.

Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir adanya temuan sejumlah masalah dalam program KJP. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio meyakini 90 persen data yang diungkapkan ICW adalah benar adanya.

Agus yakin ICW tidak main-main mempublikasikan data soal kelemahan program KJP. Ia pun menilai sistem KJP belum siap mengingat wilayah Jakarta yang jauh lebih luas dari Solo.

"Solo itu kan cuma sekecamatan Cilandak. Ketika program ini (KJP) dibawa ke Jakarta yang penduduknya 8-9 juta jiwa dan warga miskinnya 4,9 juta jiwa, itu menjadi ribet. Dana besar dan sistem mekanisme rumit. Sudah pasti tidak siap. Terburu-buru diluncurkan akhir tahun 2012 dengan menggunakan sisa anggaran," papar Agus saat dihubungi wartawan, Selasa (1/4).

Agus menambahkan, program KJP tak bisa disebut prestasi Jokowi karena cuma sekedar janji kampanye sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, mantan Wali Kota Solo itu baru bisa dibilang berprestasi, jika mampu menjaga sistem KJP tetap lancar dan mengatasi masalah klasik di Jakarta seperti kemacetan.

"Menurut saya, kepala daerah kalau waktu kampanyenya janji free pendidikan dan kesehatan, itu bukan prestasi. Itu kewajiban dia. Yang digembar-gemborkan bukan itu. Tapi bagaimana supaya enggak macet, bagaimana supaya orang nyaman tinggal di Jakarta," ujar Agus.

Ia juga menegaskan, pelayanan kesehatan dan pendidikan sebenarnya bukan program terobosan. Tetapi, sebuah kewajiban untuk dipenuhi oleh pemerintah, siapapun pimpinannya.

"Kalau kesehatan dan pendidikan, di seluruh dunia kewajiban seorang kepala daerah atau kepala negara untuk berikan pelayanan pada publik," tandas Agus.