Kurikulum 2013 Belum Dapat Jaminan dari Pemerintah Baru

JAKARTA - Persiapan implementasi Kurikulum 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih labil. Pemicunya sampai saat ini belum ada jaminan dari calon pemimpin pemerintah baru untuk kelanjutan Kurikulum 2013 itu.
 
Sepekan terakhir, akses informasi kurikulum baru semakin terbatas. Hanya Mendikbud Mohammad Nuh dan Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) Ibnu Hamad yang bersedia memberikan keterangan ke publik. Jajaran eselon I lainnya mulai dari wakil Mendikbud hingga para direktur jenderal (dirjen) enggan berkomentar.
 
Sumber di internal Kemendikbud menyebutkan bahwa persiapan implementasi kurikulum baru tahun ini benar-benar menguras tenaga. "Karena sekarang statusnya masih 50:50," paparnya.

Sebab sampai saat ini Kemendikbud belum mendapatkan jaminan apakah pemerintah di bawah Presiden baru nanti akan melanjutkan Kurikulum 2013 ini.
 
Kondisi yang serba belum pasti itu memperparah kasus-kasus sebelumnya. Seperti keterlambatan pendistribusian buku kurikulum baru ke sekolah. Hingga molornya jadwal pelatihan kurikulum baru untuk para guru.
 
Dikonfirmasi terpisah Kepala PIH Kemendikbud Ibnu Hamad mengatakan tidak benar bahwa Kemendikbud gamang melanjutkan Kurikulum 2013. "Kami masih on the track," ujarnya kemarin.
 
Ibnu lantas menjelaskan kejadian paparan perkembangan kurikulum baru yang hanya menghadirkan Mendikbud Mohammad Nuh, tanpa didampingi para pejabat eselon I beberapa Senin lalu (21/7). Guru besar Universitas Indonesia itu mengatakan, saat itu seluruh pejabat eselon I sedang konsentrasi dengan tugasnya masing-masing.

Dia menampik bahwa kehadiran Menteri yang seorang diri itu merupakan wujud dari tertutupnya akses informasi implementasi kurikulum baru di Kemendikbud.
 
Menurut dia sampai saat ini memang belum ada jaminan dari pemerintah baru nanti apakah akan melanjutkan kurikulum baru. "Pendekatannya tidak seperti itu," ujarnya. Intinya Ibnu mengatakan Kemendikbud sudah memastikan penyediaan anggaran implementasi Kurikulum 2013 dalam APBN 2015.
 
"Kalaupun nanti pemerintah baru akan merevisi kurikulum, tidak akan seketika diubah. Pasti ada diskusi-diskusi dulu," jelasnya. Ibnu yakin ketika presiden baru nanti dilantik, tidak akan langsung merevisi kurikulum 2013.

Dia berharap masyarakat, khususnya pelaku pendidikan, tidak perlu resah terkait perkembangan terkini tentang implementasi kurikulum baru di tahun pelajaran 2014/2015. (wan)