Pastikan Pengiriman TKI ke Korsel Transparan dan Bebas Percaloan

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid wanti-wanti agar para pekerja migran yang dikirim ke luar negeri berdasarkan kesepakatan pemerintah RI dengan negara tempatan tidak menjadi objek permainan. Karenanya, upaya pengiriman TKI ke luar negeri yang didasari kesepakatan antar-pemerintah atau government to government (G to G) harus transparan dan bersih dari kongkalikong.

Nusron menyampaikan hal itu saat memberikan pengarahan pada acara pelepasan 255 calon TKI ke Korea Selatan di gedung Korea-Indonesia Technical and Cultural Cooperation Center (KITCC) BP3TKI Jakarta, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (27/4). Ke-255 calon TKI yang akan diberangkatkan itu merupakan hasil kesepakatan antara Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan.

Menurut Nusron, kesepakatan G to G dalam pengiriman TKI akan memangkas praktik percaloan maupun hal-hal yang merugikan para pekerja migran pengumpul devisa itu. Karenanya, kata mantan aggota DPR RI itu, pengisiman TKI yang melibatkan kerja sama pemerintah harus benar-benar bersih dari kongkalikong.

"Proses penempatan G to G ke Korea harus bersih dari segala jenis permainan. Kita akan memastikan agar ke depan semua proses dan tahapannya dibuat transparan sehingga menutup peluang bagi calo atau perusahaan tertentu yang  mau main belakang," kata Nusron dalam rilis BNP2TKI ke JPNN.

Nusron mengaku menerima banyak laporan tentang keluhan para calon TKI ke Korsel perihal tingginya biaya untuk bisa bekerja di Negeri Gingseng itu. Karenanya, demi transparansi dan memangkas praktik percaloan maka Nusron memerintahkan Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI, Agusdin Subiantoro untuk menyiapkan sistemnya.

"Saya akan membuktikan dalam tahun ini proses penempatan G to G ke Korea harus benar benar bersih dan transparan," tegasnya.

Sedangkan Agusdin mengatakan, Indonesia masih mendapat kepercayan dari Korsel untuk menyediakan tenaga kerja. Sebab, Korsel menyediakan 55 ribu lowongan untuk pekerja asing.

Dari angka itu, kata Agusdin, Indonesia mendapat kuota 5800 orang. “Ini kuota terbrsar dibanding negara lainnya. Artinya Korea masih percaya Indonesia,” ujarnya.