Bawaslu Curiga Incumbent Sengaja Ganjal Dana Pengawasan Pilkada

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengaku curiga ada permainan di balik tak kunjung terealisasinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang anggaran pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 199 daerah. Ia menduga ada alasan politis sehingga NPHD tersendat.

“Ada daerah juga yang tidak tahu menerjemahkan Permendagri (Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan pembiayaan Pilkada,red). Selain itu ada politis juga,” ujar Muhammad, Rabu (27/5).

Menurut Muhammad, berdasarkan investigasi Bawaslu diketahui ada indikasi politis di balik belum ditandatanganinya NPHD. Misalnya, karena kepala daerah ingin maju kembali atau ingin mendukung pihak tertentu. Karenanya, kepala daerah itu sengaja menggantung pencairan anggaran.

Karenanya Muhammad mengaku setuju dengan KPU agar daerah yang tak menandatangani NPHD hingga tengat waktu 3 Juni maka pelaksanaan pilkadanya ditunda hingga pelaksanaan pilkada 2017 mendatang. Hal itu penting untuk mendorong keseriusan daerah.

“Kalau nggak siap itu kan bisa ditunda. Kami kan penyelenggaranya sama butuh. KPU butuh itu untuk menyelenggarakan, nah kami butuh itu (anggaran,red) juga untuk pengawasan tahapan. Kami tidak harus menyuarakan itu,” ujar Muhammad.

Merujuk pada data Bawaslu, baru 70 daerah yang menandatangani NPHD untuk anggaran pengawasan pelaksanaan pilkada. Padahal, pada 9 Desember nanti ada 269 daerah yang menggelar pilkada.

Menurut Muhammad, pihaknya saat ini tengah menyiapkan surat untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuannya, agar pemerintah pusat mengingatkan daerah segera mencairkan anggaran pengawasan.

“Supaya itu nggak menganggu penganggaran di daerah. Kami akan serahkan dalam bentuk data ke Kemendagri. Jumlahnya yang menandatangani NPHD memang bertambah terus setiap hari. Terakhir sudah 70 daerah yang tandatangan NPHD. Kalau nggak siap itu kan bisa ditunda,” ujarnya.(gir/jpnn)