Nasional
Soal Pembangunan Gedung Baru DPR

11 Perusahaan Dinilai Tak Layak Ikut Tender

Minggu, 27 Maret 2011 , 19:47:00

JAKARTA - Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menilai 11 perusahaan tidak layak menjadi peserta tender pembangunan gedung DPR. Alasannya, secara organisasi kejujuran, integritas, dan transparansi perusahaan-perusahaan tersebut sangat diragukan.

"Dari 11 Perusahaan yang akan ikut tender, sebanyak 5 Perusahaan swasta, dan 6 Perusahaan dari BUMN. Perusahaan ini, sebetul tidak ada yang layak untuk melakukan pembangunan gedung DPR. Apalagi, setiap Ruang anggota DPR, akan diharga Rp. 800 juta per ruangan. Perusahaan yang akan ikut tender ini pernah melakukan kerjasama alias pemenang tender dengan pemerintah.  Tetapi, banyak juga pemerintah pusat atau daerah, sangat kecewa," kata Uchok Sky Khadafi, Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA di Jakarta, Minggu (27/3).

Uchok lantas menyebut catatan 'merah' perusahaan peserta tender. Kata dia, selain melakukan monopoli, persaingan usaha yang tidak sehat, ada pula perusahaan yang pernah diputus kontrak kerja karena tak mampu menyelesaikan pekerjaannya.

Seperti PT Pembangunan Perumahan. Fitra menyebut pernah melakukan praktek Monopoli dan persaingan Usaha tidak Sehat dalam tender Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) Tahap II Universitas Hasanuddin Makassar Tahun Anggaran 2009.

Sementara PT Wiajaya Karya (Wika) pernah merugikan negara sebesar Rp. 10.45 milyar karena melakukan penundaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan layang dan jembatan Pasteur-Cikapayang-Surapati (Pasupati) ketika kerja sama operasi dengan PT Adhi Karya. Demikian halnya pada pembangunan Stadion Utama Sepak Bola (SUS) Gedebage di Kel. Rancanumpang, Kec.Gedebage melenceng dari target awal. padahal seharusnya sudah mencapai 2-3%. Tetapi pihak PT. Adhi Karya berdalil bahwa Kondisi cuaca nenyebabkan pengerjaan proyek sampai bulan April baru 1,5%

Dalam proses rencana restrukturisasi, PT Waskita Karya juga disebut melakukan rekayasa keuangan dengan ditemukannya kelebihan pencatatan pada pos laba usaha Rp 500 miliar pada tahun buku 2004-2008. Kemudian, PT Jasa Marga Tbk membenarkan jalan ambles dan retak sepanjang 200 meter di proyek Jalan Tol Semarang-Ungaran Seksi I yang proyeknya  dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara, PT Waskita Karya. Pekerjaan Seksi I ini sepanjang 11 kilometer, terdiri dari 3 paket.

Menurut Fitra, PT Hutama Karya (HK) pernah mengalami kontrak diputus oleh BRR NAD-Nias. Hal itu dibuktikan dengan Surat BRR NAD-Nias Nomor S-45/B.BRR.04.4.PPK-7/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 yang menyebutkan HK diputus kontrak karena tak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan Tapaktuan-Batas Sumut seksi II. Akibatnya jaminan HK berupa uang muka untuk pengembalian sisa uang muka dicairkan oleh BRR.

PT Nindya Karya juga masuk dalam daftar hitam Fitra. Kata Uchok, perusuhaan ini dalam pembangunan jalan sepanjang 33,5 km yang dimulai 27 Februari 2009 tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 365 hari kalender. Yang dikerjakan hanya sembilan persen saja.

Sebagai pelaksana, PT Duta Graha Indah tidak mempunyai izin penimbunan lahan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk membangun jalan dan jembatan menuju pusat pemerintahan Kepri di Pulau Dompak. "Sehingga penyempitan alur sungai akibat tanah timbunan diatas lahan yang dipenuhi bakau itu tidak di pasangi batu pondasi terlebih dahulu," kata Uchok.

Dikatatakan Uchok pula, untuk PT Krakatau Engineering yang mengerjakan proyek pembangunan terminal pelayanan BBM Cilegon-Jakarta pada lahan seluas 22 hektar juga tak menyelesaikan pekerjaanya karena hanya mecapai 60 persen saja.

Sementara empat perusahaan lainnya, yakni  PT Tetra Konstruksindo, PR Abdi Mulia Berkah, T Jaya Konstruksi MP, dan PT Tiga Mutiara dinilai Fitra hanya kegenitan ikut-ikutan tender. Perusahaan itu kata dia, tak punya pengalaman yang memadai untuk ikut tender.

"Kami minta kepada DPR untuk menunda pemenang tender pembangunan gedung DPR. Ke 11 perusahaan yang sudah mendaftar tidak layak untuk dipilih karena pengalaman kerja mereka dengan Pemerintah daerah atau pusat banyak yang kecewa terhadap hasil pekerjaan mereka," pintanya. (awa/jpnn)

Berita Terpopuler

Mahfud MD Ingatkan Jokowi Jangan Ikuti Saran Yusril
Selasa, 30 September 2014 , 10:00:00
Ini Jalan Damai versi Mahfud MD agar Pilkada Tetap Langsung
Selasa, 30 September 2014 , 10:05:00
4 Pemain Timnas U19 Tereliminasi
Selasa, 30 September 2014 , 06:32:00
MUI: Tak Perlu Bingung Puasa Arafah
Selasa, 30 September 2014 , 05:48:00
Pertarungan Ide Dua Tokoh Soal UU Pilkada
Selasa, 30 September 2014 , 10:18:00
SBY Siapkan Perppu Lawan Pilkada Lewat DPRD
Selasa, 30 September 2014 , 19:00:00