Banyak Politisi Golkar Ingin Jadi Menteri

JAKARTA - Sinyalemen yang menyebut adanya agenda khusus di balik isu reshuffle
kabinet yang digelindingkan Golkar sepertinya tidak sepenuhnya keliru. Jika sebelumnya sejumlah pengamat menengarai ada upaya partai beringin memasukkan kader-kadernya di kabinet dengan memanfaatkan isu ini, kemarin, sebagian kader Golkar bahkan terang-terangan mengakuinya.  

“Kalau bicara soal menteri, banyak politisi Golkar yang ingin jadi menteri,” kata politisi Golkar yang juga anggota Komisi II DPR Agun Gunanjar kepada wartawan di Gedung DPR.   Menurutnya,  sangat wajar ketika sebagian politisi Golkar mengincar posisi di kabinet. Lebih lagi bagi mereka yang sudah berada dipuncak karier baik di partai atau parlemen. Sebab, menurut politisi berkacamata ini, posisi politik di eksekutif lebih-lebih jabatan menteri diakui atau tidak bisa menjadi tujuan akhir seseorang dalam menjalani kiprahnya di dunia politik.  

“Saya kira posisi menteri memang bisa disebut capaian tertinggi dalam dunia politik. Sebab setelah itu tidak ada lagi. Jadi wajar saja kalau banyak yang ingin jadi menteri,” paparnya.  Disinggung mengenai pernyataan sejawatnya Priyo Budi Santoso yang sempat melontarkan pernyataan tajam terkait reshuffle kabinet,
Agun mengatakan tidak perlu diperdebatkan karena sudah menjadi hak pribadi yang bersangkutan sebagai anggota DPR. Karenanya, meski dinilai bermacam-macam oleh banyak kalangan, hingga saat ini masih dingin-dingin saja di internal Golkar.  

“Tidak ada perbedaan pendapat di Golkar, jadi tidak perlu ada sanksi-sanksi lah, itu hak konstitusional dan masih wajar,” paparnya.   Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso sempat menyampaikan agar presiden segera melakukan reshuffle kabinet
menindaklanjuti laporan evaluasi UKP4. Dari laporan UKP4 tercatat sedikitnya 49 sub kementerian dari 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PU, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang mendapat rapor merah. (did)