Terkait Honor ke TNI dan Polri, Ini Saran DPRD DKI

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menyarankan agar pemberian honor kepada personel TNI dan Polri melalui dana hibah. Pasalnya, pemberian lewat hibah akan  sesuai dengan aturan.

Hal itu diungkapkan Taufik menanggapi rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan memberikan bantuan dana kepada TNI dan Polri. Saat itu, Ahok bakal menggunakan dana dari pos bantuan sosial yang berada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI.

"Sebaiknya kalaupun mau kasih ya masukin ke hibah. Kan ada hibah ke instansi terkait, nah itu lebih baik secara aturan. Saya kasih contoh misalnya hibah untuk Kodam untuk beresin Kali Ciliwung. Kalau pos sosial ya buat warga miskin. Lebih baik masukin ke dana hibah," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (28/7).

Taufik khawatir pemberian honor tanpa melewati dana hibah akan menyebabkan double anggaran. "Saya khawatir kalau jadinya uang transportasi dan uang makan, itu menurut saya double budget. Sebaiknya dimasukan ke hibah," ucapnya.

Politikus Partai Gerindra ini menyatakan, DPRD DKI akan memanggil Pemerintah Provinsi DKI terkait pemakaian anggaran itu. "Jadi nanti akan dimintai keterangan. Saya cenderung relatif tidak setuju (untuk honor harian TNI dan Polri) karena itu akan lebih melanggar aturan," tandas Taufik.

Seperti diketahui, uang honor yang akan diberikan kepada personel TNI dan Polri besarnya Rp 250 ribu per hari. Selain itu, mereka akan dikasih uang makan Rp 38 ribu per hari. Uang itu diberikan bagi personel TNI dan Polri yang diperbantukan dalam kegiatan Pemprov DKI. (gil/jpnn)