LPj PBNU 2010-2015 Diterima Muktamar, Kiai Said Diserbu Muktamirin

jpnn.com - JOMBANG - Laporan pertanggungjawaban (LPj) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2010-2015 pimpinan KH Said Aqil Siradj diterima secara aklamasi oleh peserta muktamar ke-33 dalam pleno II di Alun-Alun Jombang, Jawa Timur, Senin (3/8) malam. Kiai Said melalui LPj PBNU menjelaskan secara rinci program-program kepengurusan di organisasi yang dipimpinnya selama 5 tahun terakhir.

Hal yang disampaikan Kiai Said antara lain peran organisasi Islam terbesar itu dalam mengantisipasi maraknya ideologi keagamaan radikal oleh kelompok-kelompok tertentu yang dirasa sangat membahayakan keberagamaan dan keutuhan NKRI. Menurutnya, NU berada di garda depan untuk menangkal paham radikal.

"Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam yang berfaham ahlussunah wal jamaah, telah bergerak cepat melakukan aksi penyadaran, baik di ranah struktural maupun kultural dalam bentuk dakwah dan penguatan faham ke-NU-an serta menjaga keutuhan NKRI," katanuya.

Antisipasi itu dilakukan dengan membentuk cabang baru di beberapa daerah. Seperti PCNU Kota Sukabumi dan Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat, Kabupaten Padang Lawas di Sumatera Utara, hingga luar negeri.

Sedangkan dalam bidang pendidikan, kepengurusn PBNU telah menjalankan program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kepada kader-kader muda dengan memfasilitasi beasiswa pendidikan ke luar negeri mulai dari S1, S2, hingga S3.

"Hingga tahun 2014, sedikitnya 300 kader muda NU telah menerima beasiswa pendidikan ke luar negeri, antara lain ke Amerika Serikat, Australia, Rusia, Maroko, Mesir, Oman, Sudan, Jordania, Turki, dan beberapa negara lainnya," paparnya.

Sementara untuk program dakwah dan penguatan faham ke-NU-an, PBNU melakukan peningkatan kualitas SDM dengan memberikan beasiswa kepada pelajar dari luar negeri untuk mempelajari Islam Nusantara. Di antaranya40 orang dari Pattani, Thailand, dan 20 orang dari Afghanistan.

Kai Said juga melaporkan penggunaan keuangan PBNU. Untuk menjaga akuntabilitas,  keuangan PBNU secara berkala diaudit oleh kantor akuntan independen. PBNU juga terus melaksanakan penertiban, pengembangan, dan mempola sistem terhadap aset yang dimiliki NU berkenaan dengan tanah dan bangunan.