Yakinlah, Setahun Jokowi Pimpin Pemerintahan Banyak Kemajuan

jpnn.com - JAKARTA - Dalam satu tahun ini, pemerintahan Jokowi-JK sudah melakukan perbaikan dan menunjukkan banyak kemajuan pada beberapa aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemajuan tersebut tentu saja harus diapresiasi. Pun demikian, pemerintah tak perlu segan untuk menerima masukan dari publik, dan lalu memperbaikinya lagi.

“Kita harus banyak mendengar. Kalau ada kekurangan, kita juga tidak segan mendengar masukan dan memperbaikinya,” kata politikus PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, dalam diskusi dengan tema “Mengukur Kinerja Kabinet Kerja” yang digelar The Habibie Center di Hotel Le Meredien, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (24/11) malam.

Terkait dengan kebijakan ekonomi, Anggota Komisi XI DPR ini meminta pemerintah tak perlu membuat target ekonomi yang terlalu tinggi di tengah kondisi ekonomi yang sedang tak terlalu baik.

Menurut Ara, sapaan Maruarar, target ekonomi harus dibuat realitis sehingga tak ada pengusaha yang merasa dikejar-kejar petugas pajak untuk memenuhi target tersebut. Artinya, pemerintah harus membuat ekonomi semakin kondusif.

Di bidang hukum, Maruarar mengatakan bahwa penegakkan hukum harus dilakukan tanpa harus membuat kegaduhan. Pada awal pemerintahan Jokowi, menurut Ara, masalah hukum ini memang ada perbedaan di antara polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun kini, Polri, KPK dan Kejaksaan sudah semakin dan lebih bersinergi.

“Dalam bidang hukum, hukuman mati bagi bandar narkoba yang dilakukan Kejaksaan sudah mendapat dukungan publik yang sangat tinggi, sekitar 84 persen rakyat Indonesia mendukungnya. Dan, ini menunjukkan negara kita berdaulat dalam bidang hukum meskipun banyak negara besar yang menolak kebijakan ini,” ungkap Maruarar.

Terkait dengan kondisi politik, Maruarar mengatakan bahwa memang di awal-awal transisi pemerintahan, dikotomi politik antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) cukup terasa. Namun kini sudah sangat cair sehingga misalnya banyak kebijakan pemerintah didukung dan disetujui DPR. Misalnya terkait dengan APBN-P 2015, APBN 2016, pemilihan Kepala BIN, Panglima TNI dan juga Kapolri.

“Ini artinya kondisi politik juga sudah cukup stabil,” ungkap Maruarar.