Besok, Massa Honorer K2 Kepung Istana

jpnn.com - JAKARTA – Sekitar 50 ribu honorer kategori dua (K2) akan mengggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Presiden, Rabu (10/2). Khusus dari wilayah Sumatera, massa sudah berangkat menuju Jakarta, kemarin (8/1). Mereka akan mendesak Presiden Jokowi untuk mengangkat honorer K2 menjadi CPNS.

Mantan Sekjen Forum Honorer Indonesia (FHI) Eko Imam Suryanto, mengatakan,upaya honorer K2 dengan cara menggeruduk Istana merupakan langkah yang tepat. Alasannya, upaya penyelesaian honorer K2 memang harus secara politis, setelah upaya-upaya dialog tidak membuahkan hasil.

“Dan saya sangat setuju jika harus dilakukan aksi nasional sebagai bentuk tekanan politik dan untuk menunjukkan pada Presiden bahwa masih ada di negeri ini komponen masyarakat yang perlu diperhatikan nasibnya, yang selama ini sudah berjasa dalam memperlancar tugas negara, yaitu memberikan pelayanan bagi rakyatnya,” beber Eko Imam kepada JPNN.

Mantan guru honorer yang kini sudah menjadi guru PNS di SMP Negeri 23 Medan itu mengatakan, langkah mendatangi Istana menjadi satu-satunya pilihan ketika MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi sudah menyatakan takut dijerat kasus hukum jika mengangkat honorer K2 menjadi CPNS.

Tapi yang sangat disayangkan, sebelumnya Yuddy sudah pernah gembar-gembor akan mengangkat honorer K2 menjadi CPNS. Belakangan sikapnya berubah dengan alasan tidak ada payung hukum dan beratnya beban keuangan negara.

Eko menilai, Yuddy tidak serius.”Menpan-RB memang tidak salah beralasan ketiadaan anggaran atau payung hukum, tetapi kesalahan terbesar dari Menpan adalah beliau belum secara maksimal melakukan komunikasi dan membangun kesepahaman dengan semua komponen politik yang ada,” kata Eko.

Eko mengatakan, jika mau serius, pemerintah bisa memberikan solusi. Dia memberi contoh betapa pelik  untuk mendorong turunnya PP 56 Tahun 2012, yang merupakan dasar hukum penyelesaian honorer K2 yang lalu.

“Berbagai fraksi di Komisi II mulai PAN, Demokrat, Golkar, PKS, PDIP,PPP, sampai Pak MENPAN & RB yang dulu, Pak  Azwar Abubakar ikut terlibat aktif meyakinkan Presiden untuk menerbitkan PP. Belum lagi Lembaga DPD dalam hal ini Komite yang membidangi Pendidikan dan Guru juga terlibat aktif saling membangun komunikasi untuk menyelesaikan masalah HK2I,” terang Eko.