10 Pernyataan Politik Hasil Munas X Partai Golkar

jpnn.com, JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar telah menuntaskan pembahasan tentang pernyataan politik. Pada hari ketiga Munas Golkar di Jakarta, Kamis (5/12), partai pimpinan Airlangga Hartarto itu menghasilkan pernyataan politik yang terdiri dari 10 poin.

Pernyataan politik itu dibahas pada sidang Komisi C Munas X Golkar yang dipimpin Ace Hasan Ace Hasan Syadzily. "Setelah mencermati perkembangan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara serta merespons berbagai pandangan, aspirasi dan pikiran yang berkembang selama Munas X, Partai Golkar menyampaikan pernyataan politik," kata Ace.

BACA JUGA: Sah! Airlangga Hartarto Resmi Terpilih jadi Ketum Golkar

Golkar dalam pernyataan politiknya menyinggung tentang Pancasila, kehidupan keagamaan, demokrasi, penegakan hukum, hingga birokrasi. Selain itu, pernyataan politik Partai Golkar juga mencakup soal pemindahan ibu kota negara, politik luar negeri, serta isu lingkungan.

Salah satu pernyataan politik Golkar menyinggung omnibus law yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Partai Golkar mendukung kebijakan menderegulasi perundang-undangan dengan skema omnibus law,” ucap Ace.(antara/jpnn)

BACA JUGA: Munas Golkar Tunjukkan Rasionalitas dan Kedewasaan Berpolitik

Pernyataan Politik Partai Golkar:

1. Sebagai pembela dan pengamal Pancasila, Partai Golkar senantiasa konsisten melaksanakan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan itu Golkar mengajak seluruh komponen bangsa meneguhkan mengamalkan dan menyosialisasikan Pancasila sejak usia dini serta memperjuangkan lahirnya UU Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila.
2. Partai Golkar mendorong terwujudnya kehidupan keagamaan yang moderat, toleran dan menghargai perbedaan, serta tidak memberikan ruang ke pihak manapun yang ingin melakukan tindakan radikalisme yang dapat mencederai nilai kemanusiaan dan merusak kehidupan kebangsaan. Oleh karena itu Partai Golkar berkomitmen bekerja sama dengan ormas-ormas keagamaan untuk melakukan pembinaan demi terwujudnya kehidupan moderasi beragama.
3. Partai Golkar berpandangan bahwa proses demokrasi sudah berjalan dengan baik (on the track) meski perlu disempurnakan. Untuk itu maka demokrasi di Indonesia harus terus didorong ke arah penguatan sistem presidensial, penguatan partisipasi hak-hak politik rakyat melalui pemisahan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif, serta perlunya kajian secara mendalam amandemen UUD 1945.
4. Partai Golkar mendukung kebijakan debirokratisasi agar pemerintahan efektif dan responsif dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi melalui penataan dan peningkatan kompetensi ASN dengan prinsip kaya fungsi dan miskin struktur.
5. Partai Golkar mendukung rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia ke Kalimantan Timur dengan mempercepat penerbitan UU Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
6. Partai Golkar mendorong agar Indonesia dapat berperan aktif dalam politik luar negeri yang bebas aktif dalam kancah geopolitik internasional yang saling menguntungkan perekonomian Indonesia.
7. Partai Golkar mendorong iklim ekonomi yang kondusif dengan memanfaatkan potensi investasi dalam negeri dan direct foreign investment yang dapat menggerakkan sektor riil perekonomian nasional dan berorientasi ekspor antara lain seperti manufaktur, industri argo (perkebunan, pertanian), perikanan, tambang dan migas. Investasi ini juga mengutamakan sumber daya lokal dan bahan baku produksi dalam negeri. Selain itu kebijakan ekonomi tersebut juga harus memperhatikan secara konsisten konsep ekonomi hijau dan rendah karbon (green economic and low carbon).
8. Partai Golkar berpendapat hakikat perjuangan politik adalah untuk memperjuangkan cita-cita keadilan sosial melalui percepatan pencapaian SDGs antara lain pengentasan kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, penghapusan stunting, pelayanan kesehatan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pemberantasan narkoba dan masalah sosial lainnya.
9. Partai Golkar mendukung kebijakan menderegulasi perundang-undangan dengan skema Omnibus Law demi penciptaan iklim yang kondusif bagi perekonomian nasional dan akan menjadi pondasi menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia.
10. Partai Golkar mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dengan perbaikan kinerja penegak hukum termasuk pemberantasan korupsi dengan indikator penegakan hukum yang menghormati nilai-nilai HAM, memenuhi rasa keadilan, pengutamaan pencegahan pelanggaran hukum dan manajemen sistem penegakan hukum yang efisien dan efektif.