jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 10 rektor Universitas Islam Negeri (UIN) memenui pimpinan DPD, di rumah dinas Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti, di Jakarta Selatan, Minggu (23/8).
Dalam pertemuan, para rektor berharap mendapat jalan keluar melalui kerja konkret para senator atas kesulitan dan hambatan membuka studi umum dan terapan di UIN.
BACA JUGA: La Nyalla: Indonesia Memanggil 8 Juta Saudagar Bugis Makassar Bantu Ekonomi
“Kami terus terang sangat berharap kepada DPD RI setelah kami melihat sendiri bagaimana perjuangan DPD RI yang berhasil membantu peningkatan status 9 kampus IAIN menjadi UIN. Nah, sekarang giliran kami kampus UIN lama yang mengalami hambatan dalam membuka prodi umum di kampus kami,” ungkap juru bicara tim rektor Prof. Fauzul Imam.
Menurut Fauzul, beberapa kampus UIN kesulitan membuka prodi ilmu sosial dan sains yang berbasis terapan. Mereka hanya bisa membuka prodi umum ilmu induk. Padahal, ilmu terapan lebih dibutuhkan dalam menjawab tantangan jaman.
"Hal itu sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat. Dan niat kami memang memadukan antara ilmu agama dan sains,” urai rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu.
Rektor UIN Imam Bonjol Padang Prof. Eka Putra Wirman mengungkapkan seharusnya tidak ada perbedaan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), selama statusnya sama-sama universitas.
BACA JUGA: Jokowi Puji Respons Cepat DPD RI
Seperti halnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Padahal, kata dia, kalau mau jujur PTN yang ada sekarang tentu tidak mampu menampung semua anak bangsa yang ingin belajar di fakultas-fakultas ilmu terapan yang ada.
"Dan kami, UIN, selain tersebar merata di hampir semua provinsi, biaya pendidikan di UIN relatif lebih murah dan terjangkau bagi peserta didik di daerah, tanpa mengurangi mutu. Karena kami rata-rata juga terakreditasi A dan B. Ini seharusnya faktor yang juga harus dilihat,” kata Eka.
La Nyalla meminta masing-masing kampus membuat daftar masalah yang dihadapi untuk kemudian diserahkan kepada Komite III DPD yang membidangi pendidikan. “Nanti dari situ akan kami telaah, dan kami petakan. Di tataran kebijakan akan menjadi ranah pimpinan, dan di tataran praktis akan menjadi tugas teknis Komite III,” katanya.
Wakil Ketua DPD Nono Sampono menyakini apa yang diperjuangkan kampus UIN akan terwujud selama tolok ukurnya berdasarkan kebutuhan. Seperti halnya IAIN meningkat status menjadi UIN karena kebutuhan. Begitu pula UIN membuka prodi ilmu terapan, juga harus karena kebutuhan.
Mantan Danpaspampres itu menambahkan memang harus ada proses untuk itu. Seperti yang pernah dia alami saat menjadi gubernur Akademi Militer (Akmil), untuk memperjuangkan kesamaan derajat antara lulusan Akmil dengan S1. “Alhamdulillah akhirnya bisa. Kuncinya harus berdasarkan kebutuhan. Dan saya pikir, Presiden Jokowi berulang kali menekankan pentingnya kualitas SDM Indonesia untuk dapat melakukan lompatan. Itu saya kira salah satu kebutuhan,” ujarnya.
Ketua Komite III DPD Sylviana Murni optimistis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bisa memahami niat kampus-kampus UIN untuk membuka prodi ilmu terapan.
Mengingat Mendikbud Nadiem telah meluncurkan program ‘Merdeka Belajar: Kampus Merdeka’, bagi perguruan tinggi.
Menurutnya, program tersebut memberikan otonomi bagi PTN maupun swasta yang berakreditasi A dan B membuka prodi baru. Dengan titik tekan, prodi yang sesuai kebutuhan masa depan dan akan dipermudah apabila kampus tersebut telah menjalin kerja sama dengan organisasi dunia atau 100 kampus terbaik dunia.
"Saya pikir UIN lebih mudah bekerja sama dengan kampus seperti Al-Azhar dan lainnya kan,” kata senator asal DKI Jakarta itu.
Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, mengatakan selama hambatan itu masih berkisar di sektoral antar kementerian, maka DPD yakin dapat memperjuangkan aspirasi para rektor.
“Dalam case UIN ini kan ada tiga kementerian yang terlibat. Kemenag, Kemendikbud dan KemenPAN dan RB. Selama masih dalam tataran Permen dan Kepmen, tidak terlalu sulit,” ungkapnya.
Dalam pertemuan yang dihelat Minggu petang itu, selain Rektor UIN Banten dan Padang, juga hadir Wakil Rektor UIN Bandung Prof. Rosihan Anwar dan Dr Alamsyah dari UIN Lampung.
Sedangkan pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Mataram, UIN Walisongo Semarang, UIN Sultan Thoha Saifudin Jambi, UIN Antasari Banjarmasin, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berhalangan hadir.
Sementara Senator yang juga hadir tampak Wakil Ketua Komite III Fadhil Rahmi Lc, Abdul Rahman Thaha dan Ajbar serta Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy