jpnn.com, JAKARTA - Sekretariat Kolobarorasi Indonesia (SKI) meluncurkan Posko Saksi Demokrasi yang dilaksanakan di Tasikmalaya, Purworejo, dan Sumenep pada Minggu (25/9).
Sekjen SKI, Raharja Waluya Jati menyebutkan peluncuran itu mendatangkan lebih dari 1.000 warga desa sekaligus dalam rangka kegiatan Musyawarah Komunitas Desa (MKD)
BACA JUGA: Anies Baswedan Siap Maju di Pilpres 2024, SKI Yakin Parpol Segera Merespons
Warga desa berdiskusi mengenai masalah kehidupan mereka sehari-sehari disertai harapan perubahan yang dikehendaki dari perhelatan Pemilu 2024.
"Pemilu 2024 juga menentukan masa depan desa, warga ingin menggunakan hak konstitusionalnya untuk ikut memberi masukan tentang isu apa yang penting diperjuangkan oleh parpol dan kandidat,” ujar Senin (26/9).
BACA JUGA: SKI: NasDem Merasakan Getaran Rakyat yang Menginginkan Anies Baswedan
Posko Saksi Demokrasi diringi dengan rekrutmen Saksi Demokrasi. Ada 57 orang pendaftar yang telah mengisi formulir di ketiga tempat, dan jumlahnya diharapkan terus bertambah.
”Program Saksi Demokrasi dirancang untuk memastikan agar aspirasi rakyat yang dihasilkan dalam MKD dan kegiatan-kegiatan pengumpulan aspirasi rakyat dapat diakomodasi oleh partai politik dan kandidat pejabat publik di segala tingkatan. Pegiat Saksi Demorasi harus memiliki kemampuan pengorganisasian, komunikasi dan negosiasi yang baik,” jelas Jati.
BACA JUGA: Pasutri Asal Semarang Bertahan di Jet Ski Selama 14 jam, Mesin Mati di Tengah Laut
Salah satu masukan utama yang muncul dari MKD di tiga provinsi adalah pemerintah baru ke depan harus memperkuat otonomi desa.
Memang, kata Jati, desa telah memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. UU Desa juga mengakui pentingnya peranan desa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
Namun, kebijakan negara saat ini lebih menempatkan pola hubungan desa dan warganya secara top-down. Padahal desa telah ’sukses’ berperan sebagai pintu pemerintah untuk memastikan pelaksanaan kewajiban bagi warganya.
Dia mencontohkan desa bisa mengurus penarikan pajak atau pengurusan administrasi jual beli tanah, tetapi, desa kerap absen ketika warga memerlukan bantuan, seperti saat menganggur butuh pekerjaan atau saat sakit perlu pengurusan pengobatan.
”Kebijakan pemerintah yang menempatkan desa sebagai ’ujung tombak’ semata hendaknya diubah dengan menjadikan desa sebagai ’telinga’. Tujuannya, agar aspirasi terdalam dari rakyat dapat dijemput dan diwujudkan dalam kebijakan yang lebih berorientasi melayani warga,” katanya.
Menurutnya, dengan menjadikan desa sebagai ’telinga’ pemerintah maka pembenahannya harus sejalan dengan semangat otonomi desa.
Tata kelola desa yang baru harus dapat mentransformasikan desa menjadi organisasi pemerintahan terbawah dengan kemandirian tingkat tinggi. Dengan begitu, hak-hak warga untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah dapat direalisasikan.
”Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang memperkuat kemampuan desa dalam memberikan pelayanan publik dan bukan sebaliknya. Hal ini akan menjadi jalan kesejahteraan bagi warga desa sehingga dapat menekan arus urbanisasi,” tegasnya.
Ke depan beberapa aspirasi yang muncul selama MKD dan akan dinegosiakan dengan partai politik.
SKI juga akan mendorong agar Posko Saksi Demokrasi dapat didirikan oleh SKI wilayah, daerah, dan cabang di seluruh Indonesia.
"Kami harus mengawal agar suara rakyat yang menginginkan perubahan ke masa depan lebih baik tidak dikhianati,” pungkas Raharja Waluya Jati.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra