SIGLI-Orang tua wali 11 siswa SMA Sukma Pidie menyesalkan kebijakan sekolah yang memecat anaknya karena ketahuan mencontek saat Ujian Nasional (UN). Mereka menuding aturan diterapkan pihak sekolah tidak manusiawi.
Faulina wali siswa warga Blok Sawah Kota Sigli kepada Rakyat Aceh (Grup JPNN) Kamis (19/4), mengaku, pihaknya kaget mendengar anaknya dipecat dari sekolah karena dituduh mencontek saat UN di SMA Sukma Kabupaten Pidie.
Faulina mengakui kalau anaknya bersalah, namun cara diterapkan sekolah sangat tidak manusiawi, sebab anknya tidak terbukti kalau dituduh menyontek. "Ini yang sangat saya sesalkan, dan saya terima kalau anak saya bersalah tapi tidak begini caranya".jelasnya.
Bahkan kata Faulina yang juga guru SMA Negeri I Sigli itu sangat kecewa terhadap pihak sekolah, seharusnya mereka diizinkan untuk mengikuti ujian sebab masa depan mereka bagaimana nanti. Dia khawatir setelah dilakukan dipecat, anaknya beserta 10 siswa malu dan trauma serta tak mau lagi bersekolah. "Dimana hati seorang guru mencapak siswanya begitu saja tanpa sanggup membuktikan jika anaknya bersalah".tegas Faulina berang.
Sementara itu M.Roby salah seorang siswa yang ikut di DO kepada Rakyat Aceh kemarin mengatakan, dirinya dan teman-teman lainnya mengaku memang bersalah, namun hukuman yang dijatuhkan pihak sekolah sangatlah berat. Pasalnya mereka sudah mengaku kesalahannya kepada guru, namun sedikitpun tidak ada perasaan untuk memaafkan mereka. Anehnya lagi mereka tidak menyontek di dalam lokal.
"Kami sangat kecewa terhadap pernyataan kepala sekolah bahwa kami ditangkap karena menyontek saat ujian berlangsung".jelasnya.
"Kalau mau jujur hampir semua peserta UN di SMA Sukma mencontek, tapi guru tidak memeriksa dan kenapa hanya kami yang di DO," tegas M.Roby.
Pengamat Pendidikan di Kabupaten Pidie T.Irwani.M.Ed kepada RakyAt Aceh Kamis (19/4), mengatakan, apa yang telah dilakukan pihak sekolah Sukma merupakan pembunuhan karakter siswa-siswi, sehingga masa depan ke 11 siswa itu sudah tidak menentu karena gagal mengikuti UN."Kita akui mereka melakukan kesalahan, tapi tidak dibolehkan hak-hak siswa itu dihalangi,"jelasnya.
Tambah dia, dalam hal itu Dinas Pendidikan harus bertanggung jawab terhadap persoalan itu, artinya tambah Irwani, pihak sekolah Sukma menerapkan aturan harus sesuai dengan kearifan lokal dan tidak dibenarkan mereka mengambil kebijakan sendiri tanpa menghiraukan aspek-aspek kahidupan masyarakat Pidie. Penerapan aturan terlalu keras itu tidak boleh tanpa sosialisasi kepada masyarakat. "Ini yang kita sesali dan dalam hal ini kesalahan Dinas Pendidikan itu sendiri," paparnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Drs H.Bukhari Tahir saat dihubungi Rakyat Aceh kemarin mengaku, pihaknya juga menyesalkan masalah tersebut, tapi pihak SMA Sukma punya aturan sendiri dan pihaknya tidak bisa ikut campur dalam persoalan tersebut. Tambah Bukhari jika mereka tidak bisa ikut ujian susulan tentu saja bisa ikut Paket C. "Kita juga menyesalkan kenapa ini terjadi".jelas dia. (mir)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 3.354 Pelajar di Sorong Siap Hadapi UN Tingkat SMP
Redaktur : Tim Redaksi