Hal itu disampaikan Hanung dalam jumpa pers di Nusa Dua, Bali, Jum’at (14/09). Menurutnya, setelah sistem POS dipasang di Kalimantan Selatan maka target selanjutnya adalah semua SPBU di seluruh Pulau Kalimantan. "Selanjutnya, secara bertahap akan dipasang di semua SPBU di Indonesia, yang berjumlah sekitar 5.000 SPBU," kata Hanung.
Dia menjelaskan, sistem POS dapat mengidentifikasi konsumen di SPBU, volume dan waktu pembelian. Dengan demikian, distribusi BBM bersubsidi dipastikan bisa tepat sasaran.
Hanung menambahkan, Pertamina juga akan melakukan audit secara rutin. Selain audit internal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas juga akan terlibat dalam audit distribusi BBM subsidi. Jika dalam audit terbukti terdapat BBM subsidi yang disalurkan tidak tepat sasaran, maka subsidinya tidak akan diganti oleh pemerintah.
Terkait pernyataan BPH tentang adanya 170 mobil tanki BBM subsidi di Kalimantan Barat yang pengirimannya tidak sampai ke SPBU, Hanung mengatakan bahwa Pertamina belum menerima informasi resmi tentang itu. Karenanya Hanung berharap BPH Migas dapat memberi informasi lebih lengkap tentang dugaan penyelewengan itu. (Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... AIDS Serang Usia Produktif di Malut
Redaktur : Tim Redaksi