jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 12 inovasi pelayanan publik Indonesia akan diikutkan dalam the United Nations Public Service Awards (UNPSA). Seperti tahun-tahun sebelumnya, inovasi yang diikutsertakan dalam ajang tersebut harus memenuhi indikator penilaian, yakni sesuai dengan Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberikan pendampingan dan bimbingan penyusunan proposal pada 12 inovasi pelayanan publik agar bisa menyesuaikan indikator penilaian dalam UNPSA 2021.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Satu Tahun Jokowi-Maruf, Demo Lagi Hari Ini, Berani Menolak Swab Test?
“Saya berharap semua inovasi pelayanan publik Indonesia untuk UNPSA 2021 ini dapat memanfaatkan proses bimbingan ini dengan sebaik-baiknya, karena waktunya sangat singkat, mengingat harus sudah submit proposal paling lambat18 November 2020,” ungkap Deputi bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB Diah Natalisa, Selasa (20/10).
Diah juga menyampaikan apresiasinya kepada inovasi pelayanan publik Indonesia yang terpilih untuk mengikuti UNPSA 2021.
BACA JUGA: BPOM Raih 2 Penghargaan Top 21 Inovasi Pelayanan Publik dalam Penanganan COVID-19
UNPSA merupakan penghargaan internasional paling prestisius dalam bidang pelayanan publik yang diselenggarakan PBB. Beberapa kali, Indonesia berhasil menorehkan prestasi pada ajang tersebut.
Inovasi pelayanan publik Indonesia pernah meraih prestasi di tahun 2014, 2015, 2018, dan 2019. Inovasi tersebut antara lain Layanan Kesehatan Ibu Melahirkan dengan Bantuan Tenaga Kesehatan Tradisional (Dukun Beranak) bekerja sama dengan Tenaga Medis dari Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh; Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) - One Stop Service Penanggulangan Kemiskinan, dari Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.
BACA JUGA: Lihat Nih, Jokowi Blusukan ke Pasar Pelayanan Publik Banyuwangi
Kemudian, Pemberantasan Malaria melalui Sistem EDAT (Early Diagnosis and Treatment) dari Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat; serta PetaBencana.id dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik KemenPAN-RB Muhammad Imanuddin menambahkan, ajang UNPSA 2021 tersebut dikhususkan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Saat ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mempercepat inovasi pelayanan publik agar pencapaian SDGs di 2030 tuntas.
UNPSA 2021 mengangkat empat kategori. Pertama, fostering innovation to deliver inclusive and equitable services for all including through digital transformation. Kedua, enhancing the effectiveness of public institutions to reach the SDGs.
Ketiga, promoting gender-responsive public services to achieve the SDGs. Terakhir, institutional preparedness and response in times of crisis.
KemenPAN-RB selaku fasilitator untuk UNPSA 2021 telah menyeleksi inovasi-inovasi yang bisa diajukan dalam UNPSA 2021 dengan beberapa kriteria, di antaranya memiliki dampak yang besar dan luas.
“Artinya, kalau inovasi tesebut dari rumah sakit bukan rumah sakit tersebut yang merasakan impact-nya, tetapi impact tersebut luas untuk wilayah kabupatennya, dan provinsinya,” tutur Imanuddin.
Selain itu, inovasi-inovasi tesebut merupakan inovasi yang telah diimplementasikan minimal dua tahun, dan sesuai dengan kategori UNPSA 2021. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad