JAKARTA - Sebanyak 13 partai politik yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu 2014, menandatangani nota kesepahaman (MoU), bergabung dalam Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).
Masing-masing Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Serikat Indonesia (PSI), Partai Karya Republik (Pakar), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Nasional Republik (Nasrep), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Buruh, Partai Republik, Partai Kedaulatan, Partai Merdeka, dan Partai Nasional Indonesia (PNI)
Menurut Ketua Umum PKPI, Sutiyoso, penandatanganan dimaksudkan sebagai wujud komitmen nyata, bekerjasama memenangkan Pemilu 2014 mendatang.
"Intinya dalam MoU disepakati bahwa kita (masing-masing parpol yang ada,red) setara. Yang penting eksistensi parpol tetap. Cuma karena sekarang PKPI yang lolos menjadi peserta Pemilu, maka yang akan berdiri adalah bendera PKPI dan semua parpol akan berkiblat ke PKPI," ujar Sutiyoso di Jakarta, Senin (1/4).
Dengan MoU, mantan Gubernur DKI Jakarta ini memastikan kerjasama tidak dalam artian melebur partai dengan menghilangkan partai-partai yang ada. Namun lebih kepada akomodir kepentingan. Sehingga keterwakilan masyarakat di parlemen tidak hilang hanya karena partainya dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu.
"Jadi misalkan setelah Pemilu 2014 nanti ada parpol tidak ingin bergabung lagi, silahakan. Ini barangkali contoh penyederhanaan partai paling baik. Jadi bukan menghalangi masyarakat membangun sebuah parpol," ujarnya.
Pria yang akrab disapa Bang Yos ini yakin, dengan dukungan parpol yang tergabung dalam Aliansi Partai Politik Penegak Konstitusi (AP3K) ini, PKPI dapat meraih minimal 6,7 persen suara.
Alasannya, karena banyak dari parpol tersebut pada Pemilu 2009 terbukti mampu menempatkan wakil-wakilnya duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di sejumlah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.
"Kami sudah sepakat berjuang maksimal untuk mendulang suara bagi PKPI, paling tidak menjadi partai menengah," tegasnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Diminta Batalkan RUU Pemberantasan Perusakan Hutan
Redaktur : Tim Redaksi