JAKARTA - Sebanyak 14 dari 16 rumah sakit (RS) swasta mengurungkan niatnya untuk mundur dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Artinya hanya ada dua RS yang resmi menyatakan mundur dari program pemerintahan Jokowi-Ahok.
"Jadi 14 RS dari 16 RS yang kemarin mau mundur nggak jadi. Hanya ada 2, itu pun dengan catatan," kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/5).
Gubernur yang biasa disapa Jokowi itu berharap 2 RS yang mundur bisa mengurungkan niatnya juga. Ia mendoakan agar 2 RS tersebut nantinya mengerti bahwa pelayanan kesehatan adalah misi sosial kemanusiaan.
"Nanti semoga yang dua juga sadar bahwa RS, dokter itu ada sisi sosial kemanusiaan. Artinya misal ada perang, musuh yang sakit pun wajib disembuhkan apalagi ini rakyat kita sendiri," ucapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, Dien Emmawati membenarkan soal 14 RS swasta yang tak jadi mengundurkan diri dari program KJS. Menurut Dien, sebelumnya mereka mundur karena ada miskomunikasi di internalnya.
Dien menambahkan, pihaknya juga sudah menjelaskan bahwa sistem Indonesia Case Based Groups (INA CBG) yang diterapkan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) akan dievaluasi. Pemprov DKI berjanji untuk melakukan perbaikan terkait sistem pembayaran RS peserta KJS.
"Intinya ada perbaikan-perbaikan. Misal RS tipe C dan tipe A kenapa beda. Harusnya kalau saya sakit Tipoid masuk ke RS C dan RS A harusnya sama," papar Dien. (dil/jpnn)
"Jadi 14 RS dari 16 RS yang kemarin mau mundur nggak jadi. Hanya ada 2, itu pun dengan catatan," kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/5).
Gubernur yang biasa disapa Jokowi itu berharap 2 RS yang mundur bisa mengurungkan niatnya juga. Ia mendoakan agar 2 RS tersebut nantinya mengerti bahwa pelayanan kesehatan adalah misi sosial kemanusiaan.
"Nanti semoga yang dua juga sadar bahwa RS, dokter itu ada sisi sosial kemanusiaan. Artinya misal ada perang, musuh yang sakit pun wajib disembuhkan apalagi ini rakyat kita sendiri," ucapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, Dien Emmawati membenarkan soal 14 RS swasta yang tak jadi mengundurkan diri dari program KJS. Menurut Dien, sebelumnya mereka mundur karena ada miskomunikasi di internalnya.
Dien menambahkan, pihaknya juga sudah menjelaskan bahwa sistem Indonesia Case Based Groups (INA CBG) yang diterapkan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) akan dievaluasi. Pemprov DKI berjanji untuk melakukan perbaikan terkait sistem pembayaran RS peserta KJS.
"Intinya ada perbaikan-perbaikan. Misal RS tipe C dan tipe A kenapa beda. Harusnya kalau saya sakit Tipoid masuk ke RS C dan RS A harusnya sama," papar Dien. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Program KJS Jokowi Terancam Gagal, Dewan Turun Tangan
Redaktur : Tim Redaksi