jpnn.com, JAKARTA - Janji pemerintah mengangkat 1,7 juta honorer database BKN menjadi ASN dan menyiapkan NIP PPPK full time maupun paruh waktu masih berlaku kah?
Pertanyaan ini digaungkan oleh semua honorer database Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dalam seleksi PPPK 2024 tahap 1 tidak lulus alias kehabisan formasi.
BACA JUGA: Banyak R3 Tidak Lulus Seleksi PPPK Guru Tahap 1, Bagaimana Honorer Database Bisa Tuntas
'Kami ini nasibnya bagaimana ya. Apakah diarahkan ke PPPK paruh waktu atau dialihkan ke mana lagi," keluh Ketum Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2I Tendik) Sutrisno kepada JPNN, Rabu (8/1).
Sutrisno mengaku saat seleksi PPPK tahap 1 mendapatkan nilai tertinggi, tetapi kalah dengan honorer K2 dari sisi perankingan prioritas. Saat pengumuman kelulusan dia hanya mendapatkan kode R3.
BACA JUGA: Jumlah Formasi Guru Seleksi PPPK 2024 Tahap 2 Lumayan
Namun, kekecewaan tidak hanya dirasakan R3. Banyak honorer K2 alias R2 juga tidak lulus formasi. Padahal, R2 ini rata-rata usianya kritis karena mendekati pensiun.
"Saya mendesak agar R2 usia kritis segera diperhatikan pemerintah. Jika harus menunggu tahap 2, bisa-bisa mereka tidak merasakan menjadi ASN," cetus Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nur Baitih kepada JPNN secara terpisah.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK untuk Tenaga Honorer Tahap 2 Diperpanjang, Catat Tanggalnya
Dia mempertanyakan janji pemerintah yang diucapkan eks Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas dan dilanjutkan oleh Rini Widyantini.
MenPAN-RB Rini Widyantini dalam beberapa kali rapat kerja dengan Komisi II DPR RI menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan honorer database BKN untuk diangkat PPPK paruh waktu dan penuh waktu.
"Ibu Menteri Rini dan Pak Aba (Plt. Deputi SDM Aparatur) berjanji honorer yang tidak ada formasi diangkat menjadi PPPK paruh waktu dan mendapatkan NIP PPPK. Gaji PPPK paruh waktu sama persis dengan yang diterima saat ini,' kata Bunda Nur, sapaan akrab Nur Baitih.
Dia menegaskan, bila pemerintah mengarahkan R2 ke optimalisasi seleksi PPPK tahap 2, akan berdampak pada nasib honorer K2 usia kritis.
Mereka yang berusia 56 tahun hanya beberapa bulan merasakan gaji ASN PPPK, bahkan bisa saja pensiun sebelum terima SK.
Bunda Nur menyarankan pemerintah mengakomodasi R2 ke PPPK paruh waktu tahap 1. Jangan biarkan R2 menunggu diangkat di PPPK tahap 2.
Jika pemerintah beralasan agar R2 akan diprioritaskan mengisi formasi PPPK penuh waktu di tahap 2, maka akan memperburuk kondisi honorer usia kritis.
"Kami mendesak selamatkan dahulu R2 ini agar bisa bersama-sama dengan R2/L mendapatkan NIP. Kalau di tahap 2 ada formasinya ya, tinggal diajukan yang paruh waktu ke penuh waktu sesuai penjelasan KemenPAN-RB," tegasnya.
Dia menambahkan penuntasan honorer database BKN menjadi salah satu prioritas MenPAN-RB Rini. Kalau R2 tidak selesai di tahap 1 bagaimana bisa dikatakan MenPAN-RB berhasil dalam 100 hari kerjanya.
"Selesaikan dahulu R2 di tahap 1. Lainnya diselesaikan di tahap 2. Teman-teman tidak menuntut harus dijadikan penuh waktu semua kok, mereka hanya butuh kepastian status saja dan memegang NIP PPPK paruh waktu," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad