Padahal berdasarkan hasil PPLS 2011 yang dirilis TNP2K dan BPS, jumlah keluarga kategori tidak mampu atau orang-orang miskin yang layak mendapatkan pelayanan Jamkesmas mencapai 96,7 juta jiwa. Sementara untuk kuota peserta Jamkesmas 2013 hanya akan ditingkatkan menjadi 86,4 juta jiwa. “Dalam rentang dua tahun ke depan hingga 2013, akan ada sekitar 20 juta orang miskin yang jaminan kesehatannya berpotensi terbaikan negara,” kata Herlini, Rabu (4/7).
Jadi, kata dia, bayangkan siapa yang akan menanggung biaya kesehatan mereka bilamana sakit, sementara Jamkesmas tidak mengcovernya. "Padahal anggaran terus naik dari tahun ke tahun,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Dijelaskan, pada 2008 hingga 2010, secara berturut-turut pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp4,6 triliun pada 2008, Rp4,6 triliun pada tahun 2009, Rp5,1 triliun pada 2010, dan Rp6,3 triliun pada tahun 2011. “Sedangkan pada tahun 2012 ini, terdapat penambahan anggaran untuk program Jamkesmas plus Jaminan Persalinan (Jampersal) sehingga nilai totalnya menjadi Rp 7,4 triliun” ujarnya.
Herlini juga mengingatkan Pemerintah untuk segera membuat cadangan anggaran Jamkesmas guna mengantisipasi kasus-kasus penolakan orang miskin berobat ke rumah sakit yang mana jaminan kesehatannya sama sekali belum terdata. “Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait pelaksanaan program Jamkesmas ini. Saya berharap masalah orang miskin dilarang sakit tidak terjadi di Indonesia. Untuk itu pemerintah perlu melakukan pendataan yang komperhensif guna menyongsong pelaksanaan BPJS Kesehatan, tanpa mewariskan permasalahan itu semua,” pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... GIB Bakal Rutin Laporkan Menteri Korup ke KPK
Redaktur : Tim Redaksi