SURABAYA - Pasca terjadinya kelangkaan solar dalam beberapa hari terakhir, DPD Organda Pelabuhan Tanjung Perak mengumumkan bahwa sekitar 280 pengusaha angkutan truk rugi Rp 2 - 3 miliar per hari.
Menurut Ketua DPD Organda Khusus Pelabuhan Tanjung Perak, Kody Lahamayu Fredy, Rabu (24/4) kerugian itu timbul akibat terjadinya antrian solar dan kemacetan lalu lintas. Ia menambahkan, jika pemerintah tidak segera mengambil kebijakan untuk menambah kuota solar untuk angkutan truk, tidak menutup kemungkinan banyak pengusaha yang akan gulung tikar. Dengan demikian, bisa dipastikan akan mengganggu roda ekonomi di Jawa Timur.
"Memang sampai hari ini belum ada yang gulung tikar, namun jika kelangkaan ini terus berlanjut maka tidak akan menutup kemungkinan akan terjadi gulung tikar," ujarnya.
Kody menambahkan bahwa kebutuhan solar bersubsidi bagi angkutan truk Pelabuhan Tanjung Perak saat ini mencapai 250 ribu liter per hari. Dengan asumsi 7500 truk mengkonsumsi solar masing - masing 50 liter per harinya. Saat ini jumlah armada yang tercatat di Organda Pelabuhan Tanjung Perak sebanyak 8200 unit kendaraan dan 280 pengusaha angkutan truk.
Kini pihaknya telah melakukan langkah " langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya dengan cara mengirim surat ke pertamina. Surat tersebut berisi agar pertamina segera melakukan penambahan kuota solar ke beberapa SPBU yang menjadi prioritas.
"Setidaknya ada 11 SPBU yang seharusnya menjadi prioritas untuk ditambahkan kuota solar bersubsidi," ujar pria asal Sulawesi Tengah tersebut.
Sementara itu, Kody juga menghimbau kepada pengusaha angkutan truk agar lebih sabar, sambil berharap harga solar normal kembali. Ketika disinggung mengenai kemungkinan untuk menggunakan harga solar non bersubsidi, Kody keberatan.
Dia beralasan sebelum ada peraturan pemerintah terbaru tentang harga bbm serta aturan penggunanya, dia menolak untuk menggunakan harga solar non subsidi.
Di satu sisi, dia menargetkan kelangkaan ini bisa selesai, paling lambat hingga pemerintah mengumumkan harga bbm terbaru yang rencananya dirilis 5 Mei mendatang. (dha)
Menurut Ketua DPD Organda Khusus Pelabuhan Tanjung Perak, Kody Lahamayu Fredy, Rabu (24/4) kerugian itu timbul akibat terjadinya antrian solar dan kemacetan lalu lintas. Ia menambahkan, jika pemerintah tidak segera mengambil kebijakan untuk menambah kuota solar untuk angkutan truk, tidak menutup kemungkinan banyak pengusaha yang akan gulung tikar. Dengan demikian, bisa dipastikan akan mengganggu roda ekonomi di Jawa Timur.
"Memang sampai hari ini belum ada yang gulung tikar, namun jika kelangkaan ini terus berlanjut maka tidak akan menutup kemungkinan akan terjadi gulung tikar," ujarnya.
Kody menambahkan bahwa kebutuhan solar bersubsidi bagi angkutan truk Pelabuhan Tanjung Perak saat ini mencapai 250 ribu liter per hari. Dengan asumsi 7500 truk mengkonsumsi solar masing - masing 50 liter per harinya. Saat ini jumlah armada yang tercatat di Organda Pelabuhan Tanjung Perak sebanyak 8200 unit kendaraan dan 280 pengusaha angkutan truk.
Kini pihaknya telah melakukan langkah " langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya dengan cara mengirim surat ke pertamina. Surat tersebut berisi agar pertamina segera melakukan penambahan kuota solar ke beberapa SPBU yang menjadi prioritas.
"Setidaknya ada 11 SPBU yang seharusnya menjadi prioritas untuk ditambahkan kuota solar bersubsidi," ujar pria asal Sulawesi Tengah tersebut.
Sementara itu, Kody juga menghimbau kepada pengusaha angkutan truk agar lebih sabar, sambil berharap harga solar normal kembali. Ketika disinggung mengenai kemungkinan untuk menggunakan harga solar non bersubsidi, Kody keberatan.
Dia beralasan sebelum ada peraturan pemerintah terbaru tentang harga bbm serta aturan penggunanya, dia menolak untuk menggunakan harga solar non subsidi.
Di satu sisi, dia menargetkan kelangkaan ini bisa selesai, paling lambat hingga pemerintah mengumumkan harga bbm terbaru yang rencananya dirilis 5 Mei mendatang. (dha)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Distributor Dituding Mainkan Harga Gas 12 Kilogram
Redaktur : Tim Redaksi