jpnn.com, JAKARTA - Pasangan capres-cawapres nomor urut tiga pada Pemilu 2024, Ganjar Pranowo-Mahfud MD bertekad menciptakan budaya masyarakat yang patuh pajak tanpa merasa rumit atau curiga dan khwatir akan penggunaan dana tersebut.
Anggota Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Anton Gunawan mengatakan paslon nomor urut tiga itu telah memiliki strategi dalam menciptakan budaya kepatuhan pajak. Sehingga pajak tidak lagi hal yang menakutkan bagi seluruh masyarakat.
BACA JUGA: Hasil Survei IPE, Elektabilitas Ganjar-Mahfud Ungguli Paslon lain
Total tiga cara yang akan dilakukan Ganjar-Mahfud dalam menciptakan budaya kepatuhan pajak di masyarakat (culture of tax compliance).
"Pertama, mempermudah dan menyederhanakan sistem administrasi pajak. Ganjar-Mahfud akan memperbaiki administrasi pajak menjadi lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat," kata dia dalam siaran persnya, Selasa (2/1)
BACA JUGA: Petani di Demak Cuma Dukung Ganjar Pranowo Jadi Presiden
Caranya, kata Anton, dengan menyederhanakan prosedur, sehingga tidak rumit dan sulit dipahami.
Kemudian, dalam pelaksanaannya sistem administrasi pajak akan memaksimalkan teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak, sekaligus menambah produktivitas petugas pajak.
BACA JUGA: Identitas 6 Oknum TNI Pelaku Penganiayaan Sukarelawan Ganjar-Mahfud, Sudah Tersangka
"Selain prosedur dan penggunaan teknologi, sistem administrasi pajak modern harus didukung sumber daya manusia (SDM) professional dan berkualitas yang memiliki sikap mental, adil, melayani, dan responsif," sambung dia.
Dengan demikian, tidak ada satu pun masyarakat yang takut dan curiga untuk membayarkan dan melaporkan pajaknya.
Saat ini, Kementerian Keuangan sedang merancang core tax administration system (CTAS) atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Sistem ini ditargetkan rampung dan dapat mulai digunakan pada pertengahan 2024.
Kedua, literasi pajak tiada henti. Ganjar-Mahfud akan makin berupaya menjangkau para pembayar pajak, baik wajib pajak saat ini maupun wajib pajak di masa depan Indonesia.
Pemerintah harus mampu mendidik masyarakat untuk menumbuhkan budaya kepatuhan berdasarkan hak dan tanggung jawab, sehingga masyarakat memandang pembayaran pajak sebagai suatu hal yang tidak terpisahkan.
"Jadi, pendidikan dan sosialisasi tidak hanya soal betapa pentingnya dana pajak untuk pembangunan, tetapi juga teknis tata cara pembayaran pajak. Jika perlu teknis pembayaran pajak masuk dalam kurikulum SMA atau kuliah," kata dia.
Ketiga, penegakan hukum. Seperti yang sering disampaikan oleh cawapres Mahfud MD yang saat ini juga menjadi Menko Polhukam, setengah dari masalah di Indonesia akan selesai jika penegakan hukum dan keadilan ditegakkan.
Penegakan hukum di bidang perpajakan juga diyakini akan ikut membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak. Dengan penegakan hukum, proses penarikan pajak juga akan lebih transparan, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi khawatir merasa dicari-cari kesalahannya.
Kemudian, penegakan hukum secara menyeluruh, termasuk memastikan dana wajib pajak digunakan untuk pembangunan dan kepentingan rakyat.
"Sehingga, masyarakat sadar akan pentingnya dukungan rakyat dari pajak untuk mendanai pembangunan dan melihat langsung dampak pajak yang dibayarkannya terhadap kehidupan masyarakat," pungkas dia. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kampanye Hari ke-36, Ganjar Blusukan di Jateng, Mahfud MD Berziarah ke Makam Bung Hatta
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan