jpnn.com - JAKARTA - Pernyataan Agum Gumelar yang menyebut sanksi PSSI telah dicabut sudah dibantah langsung oleh juru bicara kepresidenan, Kamis (25/2). Sejatinya, ada tiga hal utama yang diminta oleh pemerintah sebagai syarat pencabutan sanksi penonaktifan PSSI sejak 2015 lalu.
BACA JUGA: Ini Langkah Pertamina Soal Mobil Rio Haryanto yang Bernuansa Malaysia
Tiga hal itu diminta sebagai bagian dari reformasi tata kelola sepak bola nasional:
1. Koordinasi PSSI dan Pemerintah
BACA JUGA: Kental Nuansa Malaysia-Petronas di Mobil Rio Haryanto, Reaksi Pertamina...
Harus ada kordinasi PSSI ke pemerintah yang sesuai dengan aturan hubungan kelembagaan di Indonesia. Dengan begitu, PSSI tak lagi selalu berteriak di mata FIFA, pemerintah intervensi terus.
BACA JUGA: Hore! Persipura Panggil Pemain
2. Transparansi dan Akuntabilitas
PSSI diminta mengedepankan asas transparasi dan akuntabilitas. Sehingga, setiap pengeluaran dan apa yang didapatkan bisa diketahui khalayak ramai.
3. KLB PSSI.
KLB itu menjadi bagian salah satu solusi. Selama ini memang pemerintah menginginkan reformasi mendasar di tubuh PSSI, di sisi lain, anggota PSSI juga menginginkan hal itu. Namun terbentur aturan yang ketat untuk melakukan KLB. (dkk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Samsul, Yudhi Sudah Aman, Ricky Masih dalam Pengawasan
Redaktur : Tim Redaksi