jpnn.com - SEMARANG – Sebanyak 30 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Saat ini, hanya lima kabupaten/kota di Jateng yang belum menetapkan status siaga darurat kekeringan.
"Karena kondisinya masih aman," kata Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana saat Rapat Koordinasi Siaga Kekeringan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jateng, Selasa (23/7).
BACA JUGA: Presiden Jokowi Nilai Program Pompanisasi untuk Antisipasi Kekeringan Panjang
Nana menjelaskan berdasar data per 22 Juli 2024, upaya droping air bersih sudah dilakukan di 10 kabupaten/kota dengan perincian untuk 25 kecamatan dan 33 desa terdampak kekeringan, dengan total penerima air bersih sejumlah 8.637 kepala keluarga atau 26.725 jiwa.
Nana menjelaskan berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2024 ini akan lebih basah dan pendek dibandingkan 2023. Puncak musim kemarau 2024 berada di Juli.
BACA JUGA: Pemprov Jateng Pasarkan Produk 20 UMKM ke Pasar Internasional
Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Jateng tetap mengambil langkah-langkap untuk mengantisipasi bencana kekeringan tersebut.
Upaya itu meliputi menerbitkan surat edaran tentang antisipasi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2024, rakor dengan stakeholder, serta pendataan kesiapan sarana dan prasarana wilayah kabupaten/kota.
BACA JUGA: Catat, Inilah 8 Daerah Siaga Kekeringan Versi BMKG
"Tiap tahun kita menghadapi kekeringan dan musim hujan. Dalam menyikapi ancaman kekeringan, maka kita lakukan rapat koordinasi ini untuk persiapan lebih dini," jelas Nana.
Dalam kesempatan itu, Nana juga mengimbau kepada bupati/wali kota agar meningkatkan kewaspadaan potensi bencana kekeringan dan karhutla, memetakan daerah rawan bencana, serta melakukan langkah-langkah strategis penanganan.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah daerah juga diminta memanfaatkan embung, membuat sumur bor, memantau ketersediaan air bersih, mendistribusikan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana kekeringan, melarang aktivitas penggunaan bahan yang mudah menimbulkan percikan api/kebakaran, dan lainnya.
"Ini perlu ada komunikasi dengan instansi terkait lainnya. Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri dalam menangani bencana," imbaunya.
Menurut dia, upaya-upaya itu perlu dilakukan, mengingat pada 2023 lalu terdapat 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah kekurangan air bersih pada saat kemarau.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan mulai Minggu ketiga Juli 2024, curah hujan di Jawa Tengah hanya 50 mm. Dia menegaskan situasi tersebut menunjukkan sudah masuk musim kemarau.
Meskipun tidak ada El Nino, lanjut dia, bencana kekeringan di Jateng masih akan terjadi.
Meskipun di awal sampai pertengahan tahun bencana di Jawa Tengah relatif tidak banyak, tetapi harus tetap waspada.
"Per hari ini sudah ada 30 daerah yang menetapkan siaga darurat kekeringan dan karhutla," katanya.
Pada 2023 lalu, ungkap dia, kekeringan dan kebakaran hutan, gunung, dan tempat pembuangan akhir sampah terjadi di Jawa Tengah.
Pemerintah telah mengantisipasi potensi bencana itu dengan berbagai upaya, di antaranya menyalurkan bantuan berupa peralatan dan anggaran operasional dari BNPB untuk 30 kabupaten/kota di Jateng.
BNPB dan Pemprov Jateng juga akan membantu untuk distribusi air bersih dan penggalian sumur tersier agar kebutuhan air di musim kemarau teratasi.
"Pak Pj Gubernur Jateng tadi juga memberikan penekanan, kami sepakat akan memberikan bantuan distribusi air untuk daerah yang membutuhkan," katanya. (*/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Tim Redaksi