"Itu kategorinya RW yang kumuh sedang dan ringan dengan jumlah populasi 700 jiwa per hektar," kata Meli kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/12).
Ia menjelaskan, program CSR diawali dengan penyerahan proposal dari Dinas Perumahan kepada perusahaan. Proposal tersebut berisi kawasan-kawasan perkampungan yang akan ditata lengkap dengan konsep penataan dan kebutuhannya. Perusahaan akan diberi kebebasan untuk memilih konsep penataan yang diajukan Pemprov DKI.
Selanjutnya penataaan kampung akan dilakukan oleh perusahaan sendiri. Pendanaan pun murni berasal dari perusahaan tanpa dibantu APBD. "itu tidak menggunakan APBD, tapi murni dari CSR perusahaan. Dana APBD difokuskan untuk pengembangan kawasan kumuh berat," tegas Meli.
Seperti diberitakan, Gubernur Joko Widodo akan melibatkan beberapa BUMN dan BUMD dalam program penataan kampung kumuh. Perushaan plat merah tersebut akan terlibat dalam penataaan kampung melalui program CSR. Langkah ini diambil untuk mempercepat proses penataan kampung.
Ada tujuh perusahaan yang telah menyetujui tawaran kerjasama tersebut. Antara lain PT. Jasindo, PT. Don Media Indonesia, PT. Bank DKI, PT. Pembangunan Jaya Ancol, PT. Jakarta Propertindo, PD. Pembangunan Sarana Jaya dan PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP). (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Terserap, Rp 15 M Dikembalikan
Redaktur : Tim Redaksi