JAKARTA - Tensi tinggi pascaperistiwa penyerangan terhadap Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU) Kamis (7/3) lalu mulai menunjukkan penurunan. Meski belum bisa pulih di lapangan, namun di tingkat pimpinan ketegangan sudah mulai menurun. Terutama, setelah Mabes TNI mulai memproses kasus memalukan itu.
Hingga kemarin siang, tim investigasi yang dikirim oleh Mabes TNI AD sudah memastikan sedikitnya 30 prajurit Batalyon Artileri Medan (Yon Armed) 15/76 terlibat langsung dalam penyerangan Mapolres OKU. Mereka langsung dikirim ke Pomdam II Sriwijaya di Palembang untuk diinterogasi lebih lanjut.
Kadispen TNI AD Brigjen TNI Rukman Ahmad menyatakan, pihaknya telah menugaskan tim yang terdiri dari Spamad Mabesad, Pusintelad, Sinteldam II/Sriwijaya, Deninteldam II/Sriwijaya dan Pomdam II/Sriwijaya. Tim itu ditugasi menginterogasi seluruh anggota yang terlibat dalam penyerangan Mapolres OKU.
"Hasil dari interogasi ditetapkan 30 prajurit dikirim melalui jalan darat dengan menggunakan dua buah truk," ujarnya kemarin. Rukman menyatakan, Pangdam II Sriwijaya sudah memastikan jika permasalahan yang terjadi adalah masalah personal. Sama sekali tidak terkait dengan institusi TNI dan Polri.
Terbukti, saat kejadian tersebut hadir juga sejumlah anggota Kodim setempat dan Subdenpom. Mereka berupaya menghalau para prajurit yang menyerang mapolres. Namun, karena kalah jumlah, mereka tetap tidak bisa menghentikan aksi tersebut. Akhirnya, pihak militer hanya bisa mengamankan senjata dan tahanan ke Koramil setempat.
Kemarin juga diselenggarakan pertemuan antara Pangdam, tim investigasi, dan pihak Polri ungtuk membahas proses hukum selanjutnya. Pascaperistiwa tersebut, Mapolres OKU dijaga anggota Kodim 0403/Baturaja. Rukman menambahkan, total korban luka mencapai 10 orang. Terdiri dari lima anggota POlri, satu PNS POlri, dan empat angota TNI.
Sementara itu, Wakapolri Komjen Nanan Soekarna meminta publik tidak berpersepsi terlalu jauh soal kekacauan yang terjadi. "Tidak ada rebutan rezeki seperti yang mencuat saat ini," ujarnya. Nanan juga mengapresiasi langkah cepat Kasad dan pernyataannya yang menjanjikan bakal menghukum pelaku. "Mari kita buktikan," lanjutnya.
Menurut Nanan, anggotanya saat itu sudah bertindak sesuai aturan. Yakni, menegur pengendara berpakaian sipil saat melanggar lalu lintas. Tapi, penghendara yang belakangan diketahui anggota Yon Armed 15 itu malah kabur. Terjadi kejar-kejaran yang berujung duel dan penembakan.
Penembakan itulah yang menurut Nanan salah, sehingga Briptu Wijaya harus disel pasca melaksanakan tugasnya. Nanan mengatakan, pihaknya sangat senang dengan reaksi cepat Kasad untuk mencari siapa yang bertanggung jawab dalam serangan itu. Yang terpenting bagi POlri adalah mengembalikan situasi menjadi normal kembali.
Jenderal Bintang Tiga itu menuturkan, berdasarkan protap, sebenarnya saat kerusuhan terjadi anggota Polres OKU boleh mempertahankan diri. Dalam hal ini, membalas serangan yang dilancarkan anggota Yon Armed 15. Sebab, Mapolres merupakan aset Negara. " Siapapun yang menyerang markas komando ya ditembak kalau perlu. Tapi itu akan menambah masalah," lanjutnya.
Terkait dengan isu renumerasi, Nanan menjelaskan jika Renumerasi Polri sebenarnya justru lebih rendah dari TNI. "Selisihnya sekitar Rp 500 ribu sanmpai Rp 600 ribu," tambahnya. Karena, itu, salah besar jika peristiwa tersbeut didasari rasa iri karena persoalan renumerasi.
Di sisi lain, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa tindakan penyerangan dan pembakaran tersebut sungguh merupakan pelanggaran hukum berat. "Apapun latarbelakang dan alasan pemicunya," kata Lukman.
Dia menyatakan, ada beberapa hal yang secepatnya harus dilakukan Panglima TNI dalam waktu dekat. Pimpinan tertinggi TNI harus memroses para pelaku dan memberi sanksi tegas. Menurut dia, proses itu sudah harus selesai selambat-lambatnya tiga hari.
"Minta maaf ke masyarakat luas juga atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI," tegas politisi asal Partai Persatuan Pembangunan itu.
Di sisi lain, kata dia, panglima TNI bersama kapolri juga harus secara bersama-sama menyatakan dan memerintahkan kepada segenap jajaran kedua institusi dari level atas hingga di lapangan untuk mampu mengendalikan diri. Hal itu agar tidak terulang kejadian serupa seperti yang terjadi terakhir.
Menurut Lukman, langkah-langkah tersebut penting dilakukan petinggi TNI dan polri secara bersama-sama sebagai bukti keseriusan mengatasi masalah. "Juga agar luka perasaan masyarakat luas bisa terobati dan mampu lagi mengembalikan kepercaraan publik," pungkasnya.
Di bagian lain, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan bahwa pihaknya telah melaporkan hasil perkembangan investigasi kepada Wapres Boediono. Dari laporan tersebut, Agus mengakui jika tim investigasi gabungan Polri dan TNI telah menemukan indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan sejumlah anggota TNI dalam kasus penyerbuan dan pembakaran kantor Mapolres tersebut.
"Kita laporkan bahwa tim investigasi telah bekerja, bersama-sama TNI dan Polri. Sudah terus bekerja, tapi memang sudah ada indikasi beberapa anggota TNI yang melakukan pelanggaran,"jelasnya ditemui di Istana Wapres, kemarin.
Meski begitu, Agus menekankan, hasil investigasi tersebut belum final. Pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari tim investigasi. "Tim investigasi terus bekerja, jadi perkembangannya masih kita tunggu,"tegasnya.
Agus pun memastikan pihaknya tidak segan menindak tegas anggota TNI yang terbukti melakukan pelanggaran hukum."Apapun alasannya (motif penyerbuan), tindakan perusakan ini tidak bisa dibenarkan. Sanksinya nanti di pengadilan militer,"tambahnya.
Menyoal pernyataan Menkopolhukam Djoko Suyanto yang meminta pertanggung jawaban pada pihaknya dan Kapolri, terkait kerusakan gedung Mapolres, Agus menyatakan siap membangun kembali fasilitas negara tersebut.
Dia menjanjikan, begitu proses penyelidikan usai, pihaknya dan juga Polri akan bersama-sama membangun gedung Mapolres tersebut. "Nanti kalau police line sudah dicabut, tim Polri dan TNI bangun kembali. Bersama-sama dengan gubernur juga akan ikut nanti," imbuh dia. (byu/dyn/ken)
Hingga kemarin siang, tim investigasi yang dikirim oleh Mabes TNI AD sudah memastikan sedikitnya 30 prajurit Batalyon Artileri Medan (Yon Armed) 15/76 terlibat langsung dalam penyerangan Mapolres OKU. Mereka langsung dikirim ke Pomdam II Sriwijaya di Palembang untuk diinterogasi lebih lanjut.
Kadispen TNI AD Brigjen TNI Rukman Ahmad menyatakan, pihaknya telah menugaskan tim yang terdiri dari Spamad Mabesad, Pusintelad, Sinteldam II/Sriwijaya, Deninteldam II/Sriwijaya dan Pomdam II/Sriwijaya. Tim itu ditugasi menginterogasi seluruh anggota yang terlibat dalam penyerangan Mapolres OKU.
"Hasil dari interogasi ditetapkan 30 prajurit dikirim melalui jalan darat dengan menggunakan dua buah truk," ujarnya kemarin. Rukman menyatakan, Pangdam II Sriwijaya sudah memastikan jika permasalahan yang terjadi adalah masalah personal. Sama sekali tidak terkait dengan institusi TNI dan Polri.
Terbukti, saat kejadian tersebut hadir juga sejumlah anggota Kodim setempat dan Subdenpom. Mereka berupaya menghalau para prajurit yang menyerang mapolres. Namun, karena kalah jumlah, mereka tetap tidak bisa menghentikan aksi tersebut. Akhirnya, pihak militer hanya bisa mengamankan senjata dan tahanan ke Koramil setempat.
Kemarin juga diselenggarakan pertemuan antara Pangdam, tim investigasi, dan pihak Polri ungtuk membahas proses hukum selanjutnya. Pascaperistiwa tersebut, Mapolres OKU dijaga anggota Kodim 0403/Baturaja. Rukman menambahkan, total korban luka mencapai 10 orang. Terdiri dari lima anggota POlri, satu PNS POlri, dan empat angota TNI.
Sementara itu, Wakapolri Komjen Nanan Soekarna meminta publik tidak berpersepsi terlalu jauh soal kekacauan yang terjadi. "Tidak ada rebutan rezeki seperti yang mencuat saat ini," ujarnya. Nanan juga mengapresiasi langkah cepat Kasad dan pernyataannya yang menjanjikan bakal menghukum pelaku. "Mari kita buktikan," lanjutnya.
Menurut Nanan, anggotanya saat itu sudah bertindak sesuai aturan. Yakni, menegur pengendara berpakaian sipil saat melanggar lalu lintas. Tapi, penghendara yang belakangan diketahui anggota Yon Armed 15 itu malah kabur. Terjadi kejar-kejaran yang berujung duel dan penembakan.
Penembakan itulah yang menurut Nanan salah, sehingga Briptu Wijaya harus disel pasca melaksanakan tugasnya. Nanan mengatakan, pihaknya sangat senang dengan reaksi cepat Kasad untuk mencari siapa yang bertanggung jawab dalam serangan itu. Yang terpenting bagi POlri adalah mengembalikan situasi menjadi normal kembali.
Jenderal Bintang Tiga itu menuturkan, berdasarkan protap, sebenarnya saat kerusuhan terjadi anggota Polres OKU boleh mempertahankan diri. Dalam hal ini, membalas serangan yang dilancarkan anggota Yon Armed 15. Sebab, Mapolres merupakan aset Negara. " Siapapun yang menyerang markas komando ya ditembak kalau perlu. Tapi itu akan menambah masalah," lanjutnya.
Terkait dengan isu renumerasi, Nanan menjelaskan jika Renumerasi Polri sebenarnya justru lebih rendah dari TNI. "Selisihnya sekitar Rp 500 ribu sanmpai Rp 600 ribu," tambahnya. Karena, itu, salah besar jika peristiwa tersbeut didasari rasa iri karena persoalan renumerasi.
Di sisi lain, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa tindakan penyerangan dan pembakaran tersebut sungguh merupakan pelanggaran hukum berat. "Apapun latarbelakang dan alasan pemicunya," kata Lukman.
Dia menyatakan, ada beberapa hal yang secepatnya harus dilakukan Panglima TNI dalam waktu dekat. Pimpinan tertinggi TNI harus memroses para pelaku dan memberi sanksi tegas. Menurut dia, proses itu sudah harus selesai selambat-lambatnya tiga hari.
"Minta maaf ke masyarakat luas juga atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI," tegas politisi asal Partai Persatuan Pembangunan itu.
Di sisi lain, kata dia, panglima TNI bersama kapolri juga harus secara bersama-sama menyatakan dan memerintahkan kepada segenap jajaran kedua institusi dari level atas hingga di lapangan untuk mampu mengendalikan diri. Hal itu agar tidak terulang kejadian serupa seperti yang terjadi terakhir.
Menurut Lukman, langkah-langkah tersebut penting dilakukan petinggi TNI dan polri secara bersama-sama sebagai bukti keseriusan mengatasi masalah. "Juga agar luka perasaan masyarakat luas bisa terobati dan mampu lagi mengembalikan kepercaraan publik," pungkasnya.
Di bagian lain, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan bahwa pihaknya telah melaporkan hasil perkembangan investigasi kepada Wapres Boediono. Dari laporan tersebut, Agus mengakui jika tim investigasi gabungan Polri dan TNI telah menemukan indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan sejumlah anggota TNI dalam kasus penyerbuan dan pembakaran kantor Mapolres tersebut.
"Kita laporkan bahwa tim investigasi telah bekerja, bersama-sama TNI dan Polri. Sudah terus bekerja, tapi memang sudah ada indikasi beberapa anggota TNI yang melakukan pelanggaran,"jelasnya ditemui di Istana Wapres, kemarin.
Meski begitu, Agus menekankan, hasil investigasi tersebut belum final. Pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari tim investigasi. "Tim investigasi terus bekerja, jadi perkembangannya masih kita tunggu,"tegasnya.
Agus pun memastikan pihaknya tidak segan menindak tegas anggota TNI yang terbukti melakukan pelanggaran hukum."Apapun alasannya (motif penyerbuan), tindakan perusakan ini tidak bisa dibenarkan. Sanksinya nanti di pengadilan militer,"tambahnya.
Menyoal pernyataan Menkopolhukam Djoko Suyanto yang meminta pertanggung jawaban pada pihaknya dan Kapolri, terkait kerusakan gedung Mapolres, Agus menyatakan siap membangun kembali fasilitas negara tersebut.
Dia menjanjikan, begitu proses penyelidikan usai, pihaknya dan juga Polri akan bersama-sama membangun gedung Mapolres tersebut. "Nanti kalau police line sudah dicabut, tim Polri dan TNI bangun kembali. Bersama-sama dengan gubernur juga akan ikut nanti," imbuh dia. (byu/dyn/ken)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jaksa Tewas Tabrakan, Basrief Janjikan Mobil Operasional ke Kejari
Redaktur : Tim Redaksi