PURWOKERTO - Salah satu nilai merah yang diterima pemerintahan Mardjoko-Hosein adalah angka kemiskinan di Banyumas. Sebenarnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Banyumas memang terus mengalami penurunan. Dalam rekomendasi Pansus Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Kemiskinan dinilai masih menjadi permasalahan besar yang dihadapi Banyumas.
Angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas pada 2008-2010 menunjukkan penurunan dari sebesar 22,93 persen menjadi 20,20 persen. Namun, capaian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan target tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas.
Sementara itu menurut Kepala BPS Kabupaten Banyumas Gunawan, jumlah penduduk miskin di Banyumas terus menurun sejak tahun 2006 sampai dengan 2010. Bila tahun 2006 jumlah penduduk miskin sebanyak 24 persen atau sejumlah 360 ribu orang, maka ditahun 2010 tinggal sebanyak 19 persen atau 300 ribuan orang dari 1,5 juta penduduk Banyumas.
"Angka jumlah tingkat kemiskinan sendiri ditentukan oleh BPS pusat Kita (BPS Kabupaten Banyumas, red) hanya memotret realitas data masyarakat," kata Kepala BPS Kabupaten Banyumas Gunawan kepada Radarmas (Grup JPNN), Selasa (15/1) sambil menambahkan penurunan angka jumlah kemiskinan sejak tahun 2006 sampai 2010 sebesar 4 persen.
Gunawan mengungkapkan pada tahun 2006 tingkat dan jumlah kemiskinan sebanyak 24 persen dari jumlah penduduk. Lalu, 2007 sebanyak 22 persen, 2009 sebanyak 21 persen dan 2010 sebanyak 19 persen.
Dikatakan dia, BPS pusat juga menentukan batas garis kemiskinan dimana besaran perkapita per bulan Rp 270.000. Artinya, jika pengeluaran seseorang selama satu bulan dibawah Rp 270 ribu, maka dianggap miskin. Tapi, jika diatas Rp 270 ribu, maka tergolong mampu. Nah di Banyumas, kata dia, pada tahun 2010 ada sekitar 300 ribuan orang yang jumlah pengeluarannya dibawah Rp 270 ribu.
Tugas BPS Banyumas sendiri, katanya, hanya merekam realitas masyarakat berdasar quisoner yang diberikan ke seluruh masyarakat. Realitas dalam quisoner yang diajukan dalam bentuk pertanyaan seperti berapa jumlah biaya pendidikan, biaya untuk makan, kesehatan, beli baju, dan lain-lain.
Kemudian, data rekam realitas itu disampaikan ke BPS pusat hingga akhirnya ditentukan tingkat kemiskinannya. Di pihak lain, Ketua Pansus LKPJ AMJ Bupati, H Bambang Pudjiyanto BE membenarkan ketika data kemiskinan di Banyumas mengalami penurunan. Namun ketika dibandingkan dengan kabupaten lain, khususnya tetangga, hitungannya tetap tinggi.
"Ketika hitungannya dengan kabupaten lain masih tinggi, ya kita hadapkan pada visi dan misi Bupati dulu, yang ingin mensejajarkan dengan kabupaten lain atau bahkan melebihi," kata wakil rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. (guh/ttg)
Angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas pada 2008-2010 menunjukkan penurunan dari sebesar 22,93 persen menjadi 20,20 persen. Namun, capaian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan target tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas.
Sementara itu menurut Kepala BPS Kabupaten Banyumas Gunawan, jumlah penduduk miskin di Banyumas terus menurun sejak tahun 2006 sampai dengan 2010. Bila tahun 2006 jumlah penduduk miskin sebanyak 24 persen atau sejumlah 360 ribu orang, maka ditahun 2010 tinggal sebanyak 19 persen atau 300 ribuan orang dari 1,5 juta penduduk Banyumas.
"Angka jumlah tingkat kemiskinan sendiri ditentukan oleh BPS pusat Kita (BPS Kabupaten Banyumas, red) hanya memotret realitas data masyarakat," kata Kepala BPS Kabupaten Banyumas Gunawan kepada Radarmas (Grup JPNN), Selasa (15/1) sambil menambahkan penurunan angka jumlah kemiskinan sejak tahun 2006 sampai 2010 sebesar 4 persen.
Gunawan mengungkapkan pada tahun 2006 tingkat dan jumlah kemiskinan sebanyak 24 persen dari jumlah penduduk. Lalu, 2007 sebanyak 22 persen, 2009 sebanyak 21 persen dan 2010 sebanyak 19 persen.
Dikatakan dia, BPS pusat juga menentukan batas garis kemiskinan dimana besaran perkapita per bulan Rp 270.000. Artinya, jika pengeluaran seseorang selama satu bulan dibawah Rp 270 ribu, maka dianggap miskin. Tapi, jika diatas Rp 270 ribu, maka tergolong mampu. Nah di Banyumas, kata dia, pada tahun 2010 ada sekitar 300 ribuan orang yang jumlah pengeluarannya dibawah Rp 270 ribu.
Tugas BPS Banyumas sendiri, katanya, hanya merekam realitas masyarakat berdasar quisoner yang diberikan ke seluruh masyarakat. Realitas dalam quisoner yang diajukan dalam bentuk pertanyaan seperti berapa jumlah biaya pendidikan, biaya untuk makan, kesehatan, beli baju, dan lain-lain.
Kemudian, data rekam realitas itu disampaikan ke BPS pusat hingga akhirnya ditentukan tingkat kemiskinannya. Di pihak lain, Ketua Pansus LKPJ AMJ Bupati, H Bambang Pudjiyanto BE membenarkan ketika data kemiskinan di Banyumas mengalami penurunan. Namun ketika dibandingkan dengan kabupaten lain, khususnya tetangga, hitungannya tetap tinggi.
"Ketika hitungannya dengan kabupaten lain masih tinggi, ya kita hadapkan pada visi dan misi Bupati dulu, yang ingin mensejajarkan dengan kabupaten lain atau bahkan melebihi," kata wakil rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. (guh/ttg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Sulit Dapatkan Pupuk
Redaktur : Tim Redaksi