jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera meminta maaf atas kasus pembantaian 31 pekerja di Jalur Trans Papua, di Yigi, Nduga, Papua.
Neta menegaskan Presiden Jokowi juga harus segera mencopot Kapolda Papua karena tidak mampu menjaga keamanan proyek strategis tersebut.
BACA JUGA: Jumlah Pasukan TNI dan Polri Ditambah, Dikirim ke Nduga
IPW menilai apa yang terjadi di Yigi adalah kasus pembantaian di mana dalam dua hari, Sabtu (1/12) dan Minggu (2/12), 31 pekerja terbiarkan terbunuh.
“Kasus ini menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah dalam menjaga keamanan Papua khususnya terhadap pekerja yang sedang mengerjakan proyek ambisius Jokowi, yakni Jalur Trans Papua,” papar Neta dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/12).
BACA JUGA: Inilah Lokasi KKB Membantai 31 Pekerja, 4 Kena Tembak Lolos
Menurut Neta, lemahnya koordinasi ini terlihat dari pernyataan Jokowi yang mengatakan Nduga adalah daerah merah, sementara Kadiv Humas Polri menyatakan daerah aman.
Dia menegaskan, hal ini jelas membuat publik bingung. Mengingat Jokowi sebagai presiden mengatakan Nduga adalah daerah merah, lalu kenapa pengamanan terhadap pekerja tidak maksimal.
BACA JUGA: KKB Ancaman Serius Bagi Pembangunan di Papua
“Atas kecerobohan inilah Jokowi harus minta maaf dan harus segera mencopot Kapolda Papua,” ungkap Neta.
IPW juga mendesak Polda Papua segera menjelaskan secara transparan, apa yang sesungguhnya terjadi di Distrik Yigi, kenapa 31 pekerja bisa tertembak, dan bagaimana kronologisnya.
Melihat apa yang terjadi di Yigi, kata Neta, itu adalah sebuah pembantaian paling keji yang pernah terjadi di Papua. Dia menegaskan, itu merupakan kado hitam akhir 2018 kepada Polda Papua sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan di provinsi paling timur Indonesia. Menurutnya, kasus pembantaian di Yigi ini juga menjadi kado hitam bagi rakyat Papua dan Bangsa Indonesia.
"Kasus pembantaian 31 pekerja ini sebuah gambaran betapa lemah dan tak berdayanya Kapolda Papua dalam membuat dan menerapkan strategi keamanan bagi masyarakat di daerah itu hingga bisa terjadi pembantaian massal," katanya.
Ironisnya, lanjut Neta, aksi penyerangan tiga hari berturut turut itu terbiarkan. Sabtu (1/12) dan Minggu (2/12) kelompok bersenjata membantai pekerja. Lalu Senin (3/12), kelompok itu menyerang Pos Yonif 756/Yalet dan membunuh satu anggota TNI. "Di mana intelijen Polda hingga kelompok itu bisa bebas selama tiga hari melakukan pembantaian?" tanya Neta.
Melihat kenyataan ini, kata Neta, strategi dan kinerja Kapolda Papua patut dipertanyakan. Apalagi, lanjut dia, jika mengingat di era kapolda-kapolda sebelumnya kasus pembantaian seperti ini tidak pernah terjadi.
IPW berharap kasus ini segera diungkap dan pelakunya harus segera ditangkap untuk diproses hukum. IPW juga berharap, Presiden Jokowi tidak sekadar menggagas proyek ambisius Trans Papua tapi juga bisa menjamin nasib para pekerjanya hingga tidak dibantai secara sadis seperti di Yigi.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pos TNI di Mbuma Hancur Diserang KKB Papua
Redaktur & Reporter : Boy