33 Ketua DPD PD Teken Pakta Integritas di Depan SBY

JAKARTA - Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan para Ketua DPD PD dari 33 provinsi di Puri Cikeas, Minggu (10/2) malam. Para pimpinan DPD PD itu diminta untuk menandatangani pakta integritas yang ditetapkan oleh Majelis Tinggi.

Penandatanganan pakta integritas dilakukan usai rapat antara majelis tinggi dengan para pimpinan DPD PD. Satu per satu ketua DPD menandatangani pakta integritas. SBY juga ikut menandatangani pakta integritas yang diteken oleh masing-masing ketua DPD Partai Demokrat.

"Kami punya keyakinan dengan apa yang kami lakukan ini ke depan, tahun ini untuk mengutamakan penataan dan konsolidasi partai dan belum membicarakan Pemilu 2014," kata SBY usai pertemuan di kediaman pribadinya itu.

SBY juga menegaskan bahwa pakta integritas ini berlaku di seluruh jajaran Partai Demokrat. Bagi siapapun yang menolak untuk menandatanganinya maka akan diberikan sanksi oleh Dewan Kehormatan partai.

Untuk itu, ujar SBY, langkah penertiban dan dan konsolidasi harus dilakukan. Ia bertekad mengembalikan Demokrat pada moral politik dan jati dirinya semula. "Setelah kita berbenah diri dengan segala upaya dengan sungguh-sungguh, maka nanti baru kita berpikir habis-habisan untuk rakyat kita melalui pemilu yang akan datang," tegasnya.(dil/jpnn)

Dengan memohon ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai kader Partai Demokrat yang kini tengah mengemban tugas di jajaran Partai Demokrat dan menjalankan tugas di lembaga negara dan pemerintahan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, atau tengah menjalani profesi dan pekerjaan lain di luar pemerintahan menyatakan dengan sepenuh hati bahwa saya akan jalankan hal-hal sebagai berikut.

1. Akan senantiasa menjaga kinerja dan integritas untuk mensejahterakan masyarakat bangsa dan negara serta senantiasa menjaga nama baik Partai Demokrat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Saya akan terus menjunjung tinggi serta menjadi kader Partai Demokrat yang bersih, cerdas dan santun.
2. Dalam menjalankan tugas dan pengabdian saya utamanya dalam melayani masyarakat, saya akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua dan tidak akan pernah menjalankan yang diskrimintatif, agama, etnik, gender, dan perbedaan yang lain.
3. Sesuai dengan ideologi dan platform Partai Demokrat dengan sungguh-sungguh saya akan terus menjalankan dan memperukat persatuan harmoni dan toleransi kehidupan masyarakat indonsia yang majemuk berdasarkan pancasila UUD 45 NKRI dan Bhineka Tungal Ika.
4. Demi tercipatanya rasa keadilan dan semangat untuk semua, saya akan bekerja sangat keras untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang miskin dan belum sejahtera dengan langkah program aksi dan nyata. Semua program rakyat selama ini akan tetap saya pertahankan dan akan tingkatkan di masa mendatang.
5. Sebagai kader Partai Demokrat, saya akan senantiasa patuh dan taat kepada konstitusi, hukum dan segala peraturan yang berlaku, sebagai cerminan prilaku saya dan patuh dan taat kepada kode etik.
6. Sebagai kader Partai Demokrat yang kini sedang menjalankan tugas di legislatif, pusat dan daerah, saya akan pegang teguh moral dan profesi dan tugas pemerintahan yang baik, good governance, responsif dan bekerja sekuat tenaga untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara.
7. Sebagai pejabat publik, saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi termasuk suap yang merugikan negara, serta narkoba, asusila dan pelanggaran berat dsb. Bila ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa maka sesuai kode etik yang ditetapkan pada 24 juli 2011, maka saya akan menerima sanksi yang ditetapkan Partai Demokrat.
8. Bila saya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di Partai Demokrat atau siap diberi sanksi dari Dewan Kehormatan partai.
9. Sebagai pejabat negara dan publik serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan data kekayaan saya kepada Dewan Kehormatan partai beserta NPWP saya.
10. Khusus mengenai sering terjadinya korupsi dan penyimpangan pelaksanaan APBN dan APBD maka saya yang bertugas menjabat eksekutif atau legislatif maka saya berjanji untuk tidak melakukan penyimpangan. Saya siap menerima sanksi organisasi bila saya melakukan penyimpangan dari apa yang saya janjikan.