jpnn.com, KOTA BOGOR - Laporan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor sepanjang November 2023, menyebutkan bahwa 400.098 orang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri mengatakan, angka tersebut terbilang fantastis.
BACA JUGA: Syarief Hasan Ajak Warga Bogor Ikut Berpartisipasi dalam Pemilu 2024
Sebab, merujuk kepada jumlah penduduk Kota Bogor yang berjumlah 1.122.772 jiwa, maka 35,63 persen warga Kota Bogor masih membutuhkan uluran tangan dari pemerintah.
"Bisa kita artikan sepertiga jumlah penduduk Kota Bogor masih membutuhkan bantuan dari Pemerintah," ujar Gus M, sapaannya, dalam keterangannya, Rabu (27/12).
BACA JUGA: DPRD Bogor: Kebijakan Pangan Era Jokowi Komitmen Sejahterakan Petani
Berdasarkan data tersebut, Gus M kembali menyoroti belum optimalnya penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemkot Bogor.
Sebab dari data Rasio Gini yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, di Kota Bogor terdapat ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi.
BACA JUGA: Demi Temui Ribuan Warga Bogor, Ganjar Pranowo Menginap di Rumah Kakaknya di Cibinong
Pada 2022, angka Rasio Gini Kota Bogor berada diangka 0,430 dan diketahui angka tersebut lebih tinggi dari Rasio Gini nasional yang pada 2022 berada di angka 0,381.
Gus M menilai ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kota Bogor menunjukkan indikator pertumbuhan ekonomi belum merata. Selain itu, program pemerintah belum dapat dirasakan setiap lapisan masayarakat.
Menurutnya, hal ini perlu mendapat perhatian khusus, mengingat dalam agenda pembangunan global yang terdapat dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
"Ini tidak berbanding lurus, katanya IPM kami masuk kategori tinggi, tetapi kenapa masih terdapat ketimpangan pendapatan sebagaimana pembahasan Forum konsultasi RPD. Pemerintah harus kembali lagi bekerja sesuai dengan RPJP dan RPJMD,” tegas Gus M.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bogor ini meihat data pertumbuhan penduduk dari sisi kelahiran angkanya cukup rendah. Namun, jika dilihat dari sisi Urbanisasi, untuk Kota Bogor mengalami peningkatan.
Gus M menyarankan agar ada upaya dari Pemkot Bogor untuk mengendalikan arus urbanisasi. Jika diperlukan, Pemkot Bogor perlu melakukan moratorium perpindahan penduduk ke kawasan kumuh.
Pemkot Bogor juga harus menaikkan satu oktaf tugas Disdukcapil, sehingga, stigma kantor Disdukcapil sebagai ‘tukang cetak KTP dan akta lahir’ harus segera berakhir.
Gus M pun meminta agar Disdukcapil Kota Bogor mampu membuat inovasi dan jangan terlalu berpangku pada aturan pusat.
"Ini bagian ikhtiar dan kami lakukan mapping per kecamatan dan titik konsentrasi kemiskinan," tuturnya. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh