jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (11/2) tentang info penting untuk honorer databased BKN, kepala BKN menyebut tak ada PHK bagi honorer databased, hingga PNS dan PPPK tak kena PHK di TVRI. Simak selengkapnya!
1. Ide Pejabat Negara agar Seluruh Honorer Bisa jadi PPPK Penuh Waktu
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Forum PPPK Punya Agenda Besar, Seluruh ASN Wajib Tahu, Muncul Kritikan Pedas
Belakangan ini para honorer database BKN di sejumlah daerah menggelar aksi unjuk rasa, menolak diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
Para honorer database BKN yang menggelar aksi demo ialah yang gagal seleksi PPPK 2024 karena tidak kebagian formasi.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Terungkap, Pemda Mulai PHK Honorer, Ada Sistem Baru yang Segera Diterapkan BKN
Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Muhdi menyodorkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Ide Pejabat Negara agar Seluruh Honorer Bisa jadi PPPK Penuh Waktu
2. Kepala BKN: Honorer dalam Database Tak Boleh Diberhentikan
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI, Prof Zudan Arif Fakrulloh menyatakan bahwa honorer yang sudah masuk dalam database BKN tidak perlu diberhentikan atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Hal itu diungkapkan Zudah saat menanggapi kabar PHK sepihak yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) kepada para honorer.
Menurut Zudan, honorer yang tengah mengikuti seleksi penerimaan PPPK tahap II tidak boleh di-PHK.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Kepala BKN: Honorer dalam Database Tak Boleh Diberhentikan
3. Info Penting untuk Honorer Database BKN, Kerja Kurang 2 Tahun Disodori Pilihan
Berikut ini info penting bagi honorer database BKN dan non-database BKN yang bekerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.
Pemkab Situbondo melakukan upaya percepatan pembayaran gaji honorer database BKN dan non-database BKN yang jumlahnya mencapai ribuan orang.
Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Wawan Setiawan menyatakan bahwa pemerintah daerah bersama dengan DPRD setempat mempersiapkan skema pembayaran gaji honorer karena pada Januari 2025 belum terbayar.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Info Penting untuk Honorer Database BKN, Kerja Kurang 2 Tahun Disodori Pilihan
4. 4 Menteri yang Layak jadi Korban Reshuffle Kabinet
Peneliti senior dari Citra Institute Efriza meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mengantongi nama-nama menteri yang layak menjadi korban reshuffle kabinet.
Menurutnya, orang nomor satu di Indonesia itu kini sedang memberikan kesempatan kepada para pembantunya dan mencari momentum.
Dia lantas menyebutkan ada beberapa menteri yang layak diganti, terutama yang menjadi sorotan baik di masyarakat maupun dikritik oleh DPR.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
4 Menteri yang Layak jadi Korban Reshuffle Kabinet
5. Pak Dirut Memastikan PNS dan PPPK Tidak Terkena PHK
Kabar mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah pegawai TVRI di daerah mendapat sorotan dari masyarakat.
Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Iman Brotoseno memastikan PHK hanya dilakukan kepada wartawannya yang berstatus kontributor.
Dia menegaskan bahwa PHK tidak menyasar karyawannya yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), baik yang pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Pak Dirut Memastikan PNS dan PPPK Tidak Terkena PHK
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Tunjangan Kinerja PPPK Naik 50 Persen, tetapi Sumber Masalah Terungkap, Waduh
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul