5 Berita Terpopuler: Lulusan PPPK 2023 Disuruh Ikut Tes Lagi, Ada Indikasi Apa? KemenPAN-RB Menjawab

Sabtu, 08 Juni 2024 – 06:31 WIB
Pelantikan PPPK di lingkungan Pemkab Purwakarta. (ANTARA/HO-Pemkab Purwakarta)

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (7/6) tentang lulusan PPPK 2023 belum terima NIP disuruh ikut tes lagi, ada indikasi serangan balik koruptor ke Kejagung, hingga KemenPAN-RB menjawab soal info P1. Simak selengkapnya!

1. Ada Info P1 Bakal Digeser Tenaga Non-ASN di PPPK 2024, KemenPAN-RB Menjawab

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Hal yang Ditunggu Tiba, Honorer Pasti Senang, Begini Ceritanya

Menjelang seleksi PPPK 2024, ada info prioritas satu (P1) swasta bakal digeser honorer negeri dan tenaga non-ASN. Status prioritas tidak lagi melekat lagi kepada guru swasta berstatus P1.

P1 adalah guru yang lulus passing grade (PG) pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021, tetapi tidak mendapatkan formasi.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Simak Perkembangan Terbaru CPNS 2024 & PPPK, Ada Kabar Gembira soal Honorer, Semoga Terkabul

Dewan Pembina Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih mengungkapkan saat ini banyak P1 swasta ketakutan akan digeser honorer negeri dan tenaga non-ASN yang masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca selengkapnya, klik link di bawah:

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: PNS & PPPK Gajian Lagi, Honorer jadi Penasaran, yang Tidak Memenuhi Target Kerja Bagaimana?

Ada Info P1 Bakal Digeser Tenaga Non-ASN di PPPK 2024, KemenPAN-RB Menjawab

2. Lulus PPPK 2023 Belum Terima NIP, Disuruh Ikut Tes Lagi Tahun Ini

Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Teddy Meilwansyah melantik 1.740 PPPK formasi 2023 di Gedung Olahraga Baturaja, Kamis (6/6).

Pada kesempatan tersebut, Teddy meminta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk kreatif dan berinovasi dalam bekerja agar memberikan banyak manfaat bagi pemerintah dan masyarakat di wilayah itu.

Teddy juga berharap, PPPK sebagai orang-orang yang terpilih agar senantiasa menunjukkan loyalitas, dedikasi, dan rasa solidaritas terhadap organisasi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Baca selengkapnya, klik link di bawah:

Lulus PPPK 2023 Belum Terima NIP, Disuruh Ikut Tes Lagi Tahun Ini

3. ART Melihat Indikasi Serangan Balik Koruptor terhadap Kejagung

Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) menilai ada upaya serangan balik yang dilancarkan koruptor terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang sedang menangani sejumlah megakorupsi di tanah air.

Senator yang beken disapa dengan inisial ART itu juga heran di saat Kejagung tengah sibuk menyikat koruptor, ada saja gangguannya, bahkan menyudutkan institusi yang dipimpin ST Burhanuddin tersebut.

Terbaru, ART menyoroti omongan pengamat yang menyebut Kejagung sudah seperti lembaga superbody lantaran dianggap punya kewenangan berlebihan. Mulai penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.

Baca selengkapnya, klik link di bawah:

ART Melihat Indikasi Serangan Balik Koruptor terhadap Kejagung

4. Bamsoet Minta TNI-Polri Kejar KKB Pelaku Penembakan Prajurit di Papua Pegunungan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengecam aksi penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap prajurit TNI di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo, meminta TNI dan Polri segera mengejar anggota KKB yang melakukan penembakan tersebut.

Selain mengecam KKB, Bamsoet juga meminta TNI-Polri melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap kelompok tersebut.

"Meminta aparat kepolisian yang dibantu satuan TNI segera melakukan pengejaran dan mempersempit ruang gerak pelaku penembakan, serta melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap KKB," kata Bamsoet dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (7/6).

Baca selengkapnya, klik link di bawah:

Bamsoet Minta TNI-Polri Kejar KKB Pelaku Penembakan Prajurit di Papua Pegunungan

5. Dugaan Asusila Ketua KPU Hasyim, Pengadu Berencana Melapor ke Polisi

Kuasa hukum pengadu atau korban kasus dugaan asusila oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Aristo Pangaribuan akan melihat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI sebelum melapor kepada polisi.

"Karena begini, kalau dilaporkan kemudian putusannya amit-amit melempem, ya, artinya enggak bergigi juga laporannya.

Artinya, mendelegitimasi laporannya," kata Aristo saat memberikan keterangan pers di Kantor DKPP RI, Jakarta, Kamis (6/6).

Namun begitu, dia bakal membicarakan rencana melaporkan kepada polisi dengan klien soal apakah tetap menunggu putusan DKPP atau langsung melapor dalam waktu dekat mengenai tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).

Baca Selengkapnya, klik link di bawah:

Dugaan Asusila Ketua KPU Hasyim, Pengadu Berencana Melapor ke Polisi

BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru Verval Formasi PPPK 2024 & CPNS, Honorer Meradang, Pasti Ada Orderan!


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler