5 Berita Terpopuler: Ribuan Orang Lulus, Mendikdasmen Ungkap Sesuatu, Honorer Masa Kerja 2 Tahun Kurang Bisa Dibantu?

Selasa, 19 November 2024 – 06:23 WIB
Mendikdasmen Abdul Mu'ti di sela-sela Perayaan Milad Muhammadiyah ke-112 dan Launching Gerakan Makan Siang Bergizi di Aula SMA Muhammadiyah 1 Taman, Sidoarjo, Sabtu (16/11). Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin(17/11) tentang honorer dengan masa kerja dua tahun kurang sebulan bisa dibantu, ribuan oramg lulus SKF CPNS BKPK, hingga Mendikdasmen ungkap penempatan guru PPPK tak bisa pakai Permen. Simak selengkapnya!

1. Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2: Honorer Masa Kerja 2 Tahun Kurang 1 Bulan Bisa Dibantu?

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Mendikdasmen Beri Sinyal Baik soal PPPK, Ada Regulasi Baru? tetapi Honorer Jangan Nekat ya

Pendaftaran PPPK 2024 tahap 2 sudah dibuka mulai Minggu 17 November sampai dengan 31 Desember 2024.

Seleksi PPPK 2024 tahap 2 disediakan untuk honorer non-database BKN, yakni non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal dua tahun masa pengabdian.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Dimulai, Honorer Titipan Mencuat, Ternyata Ada Kejutan yang Muncul

Formasi PPPK 2024 tahap 2 juga untuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk formasi guru di instansi daerah.

Baca selengkapnya, klik link di bawah:

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Arogansi Oknum Pengusaha Surabaya Luntur, Aksi Suruh Siswa Menggonggong Berujung Borgol

Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2: Honorer Masa Kerja 2 Tahun Kurang 1 Bulan Bisa Dibantu?

2. 2.426 Peserta Lulus SKD CPNS BPKP dan Berhak Mengikuti SKB

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengumumkan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BPKP Tahun Anggaran 2024 yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Sebanyak 2.426 peserta berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di 20 titik lokasi yang telah ditentukan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) pada November hingga Desember 2024.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BPKP Raden Mas Aris Santosa menyebutkan para peserta yang telah dinyatakan lulus SKD selanjutnya akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Baca selengkapnya, klik link di bawah:

2.426 Peserta Lulus SKD CPNS BPKP dan Berhak Mengikuti SKB

3. Mantan Menkominfo Budi Arie Adukan Tempo ke Dewan Pers

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie Setiadi mengadukan Majalah Tempo ke Dewan Pers hari ini, Senin (18/11/2024).

Budi Arie, yang kini menjabat Menteri Koperasi RI, mempersoalkan beberapa substansi, termasuk sampul depan (cover) Laporan Utama Majalah Tempo edisi 18-24 November 2024 yang berjudul Waswas Slot.

Tim Hukum Berantas Judol yang mewakili Budi Arie menilai bahwa gambar cover majalah tersebut merugikan kliennya, baik sebagai pribadi maupun pejabat publik.

Baca selengkapnya, klik link di bawah:

Mantan Menkominfo Budi Arie Adukan Tempo ke Dewan Pers

4. Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sebut Penempatan Guru PPPK Tidak Bisa Pakai Permen

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan penempatan PPPK tidak bisa pakai permen. Regulasinya harus di atasnya karena sudah melibatkan lintas instansi.

"Enggak bisa hanya pakai peraturan menteri (Permen), tetapi harus di atas itu," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti di sela-sela Perayaan Milad Muhammadiyah ke-112 dan Launching Gerakan Makan Siang Bergizi di Aula SMA Muhammadiyah 1 Taman, Sidoarjo, Sabtu (16/11).

Dia memberikan sinyal akan ada regulasi baru soal penempatan guru PPPK.

Jadi, guru swasta yang mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bisa ditempatkan di sekolah asalnya, sehingga tidak menggeser guru honorer negeri.

Baca selengkapnya, klik link di bawah:

Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sebut Penempatan Guru PPPK Tidak Bisa Pakai Permen

5. Petani Kecil Mulai Rasakan Efek Gerakan Boikot Restoran Waralaba yang Dianggap Terafiliasi Israel

Sejumlah petani mulai merasakan dampak dari penutupan gerai PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), perusahaan nasional pemegang waralaba KFC di Indonesia.

PT Fast Food sendiri baru saja mengumumkan penutupan 47 gerai imbas gerakan boikot yang ditujukan ke perusahaan sehingga menimbulkan kerugian.

Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan melalui Keterbukaan Informasi BEI, hingga kuartal III-2024, kerugian KFC tercatat terus membengkak hingga capai Rp 557 miliar.

Baca selengkapnya, klik link di bawah:

Petani Kecil Mulai Rasakan Efek Gerakan Boikot Restoran Waralaba yang Dianggap Terafiliasi Israel

BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Honorer 32 Tahun Gagal Tes PPPK, Semoga RUU ASN Menjadi Penyelamat


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler