jpnn.com, JAKARTA - Tahun politik, begitulah sejumlah kalangan mengistilahkan 2019 ini, akan segera berlalu. Tahun ini demokrasi Indonesia menciptakan sejarah. Untuk pertama kalinya, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden digelar serentak. Berbagai momen politik tercipta sepanjang 2019. Baik itu di parlemen maupun di luar. Suhu politik yang memanas mewarnai proses pileg, terlebih lagi pilpres. Di luar itu, pemilu serentak juga menyisakan pilu. Sejumlah petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia.
Partai politik, terutama PDI Perjuangan juga menciptakan sejarah karena berhasil meraih kemenangan secara beruntun di pemilu. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu juga menciptakan sejarah lain dengan mengantarkan Puan Maharani, perempuan pertama yang menjadi ketua DPR.
BACA JUGA: Demo Rusuh, 20 Ambulans Lalu Lalang ke RSAL Mintohardjo
Tidak hanya itu, Prabowo Subianto yang dua kali berhadapan dengan Joko Widodo di pilpres kembali menelan kekalahan. Beda dengan pertarungan pertama 2014 lalu, di kompetisi kedua pada 2019 ini, Prabowo memilih bergabung dengan Jokowi dan didaulat menjadi menteri pertahanan.
Aksi demonstrasi juga marak menjelang pengesahan sejumlah undang-undang dan berakhirnya masa jabatan DPR 2014-2019. Ada pula demonstrasi yang berakhir ricuh.
BACA JUGA: Menurut Prabowo Subianto, Negara Modern Memerlukan Pemimpin Cerdas, Berani
Berikut lima peristiwa politik yang menjadi sorotan publik sepanjang 2019 versi jpnn.com:
Pertama, Pemilu Merenggut Korban Jiwa
BACA JUGA: Ahok Dampingi Jokowi Meninjau Kilang Petrokimia di Tuban, Ini Hasilnya
Kegembiraan dalam pesta demokrasi, diwarnai fenomena kesedihan dan duka yang menyayat hati secara mendalam. Pelaksanaan demokrasi menelan korban jiwa.
Ratusan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia karena berbagai faktor, salah satunya diduga akibat kelelahan. Petugas Panwaslu dan Polri juga tidak sedikit yang meninggal dunia.
Berdasar data KPU per Kamis 16 Mei 2019 pukul 10.00, tercatat 486 petugas KPPS meninggal dunia selama rangkaian Pemilu Serentak 2019. "Data kami petugas KPPS yang wafat sebanyak 486 dan menderita sakit 4.849," kata Komisioner KPU Evi Novita Ginting di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).
KPU memberikan santunan kepada ahli waris. Lembaga tersebut juga melakukan verifikasi ahli waris yang menerima santunan.
Komisi II DPR menyurati pemerintah agar memberikan perhatian kepada keluarga petugas KPSS yang meninggal dunia, dan menderita sakit karena menjalankan tugas di Pemilu 2019. "Kami minta supaya ada perhatian terhadap korban," kata Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali usai rapat internal dengan komisinya di gedung DPR, Jakarta, Mei 2019 lalu.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak persoalan ini harus diinvestigasi secara menyeluruh. Pemerintah khususnya KPU sebaiknya terbuka dengan apa yang terjadi. "Dibuka saja masalahnya apa, dan investigasi terhadap korban itu harus dilakukan satu per satu. Jangan membuat generalisasi," jelasnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Mei 2019 lalu.
Kedua, PDIP Menang Beruntun
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencetak rekor. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu mampu memenangi pemilihan umum dua kali berturut-turut. Pemilu 2014 dan 2019. PDI Perjuangan meraih 27.053.961 atau 19,33 persen suara. Hal itu berdasar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemiligan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan Selasa 21 Mei 2019.
PDI Perjuangan berhak memperoleh 128 kursi di DPR. Pada Pemilu 2014, PDI meraih 23.681.471 atau 18,95 persen suara, dan keluar sebagai jawara. Belum ada partai yang berhasil menang dua kali secara beruntun di era reformasi, selain PDI Perjuangan.
BACA jUGA: Berikut Perolehan Suara Pileg 2019, Partai Gerindra Luar Biasa
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, sebelumnya belum pernah ada partai yang memenangi pileg secara berturut-turut. Sebagai contoh PDIP yang menjadi jawara Pemilu 1999, pada Pemilu 2004 hanya menjadu runner up atau di posisi kedua setelah Golkar.
Demikian pula Golkar yang memenangi Pemilu 2004, lima tahun kemudian berada di posisi kedua setelah Partai Demokrat. Namun, Partai Demokrat yang menjadi jawara Pemilu 2009 gagal mengulangi kemenangan saat Pemilu 2014.
“Jadi baru PDI Perjuangan yang menang pemilu legislatif dua kali berturut-turut. Pemilu 2014 dan 2019,” ujar Hasto beberapa waktu lalu.
Ketiga, Perempuan Pertama Ketua DPR
PDI Perjuangan juga mencetak sejarah, karena telah berhasil mengantarkan Puan Maharani sebagai ketua DPR. Puan merupakan perempuan pertama yang menjadi ketua DPR. Sebagai pemenang Pemilu 2019, PDI Perjuangan memang berhak mendapatkan posisi ketua DPR. Hal itu diatur dalam Pasal 427D Ayat 1 huruf b UU MD3, yang mengamanatkan ketua DPR ialah wakil rakyat dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. Adapun untuk jabatan wakil Ketua DPR ditempati wakil rakyat dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat dan kelima di parlemen. Puan Maharani dilantik menjadi ketua DPR 1 Oktober 2019.
BACA JUGA: Puan Maharani Jadi Ketua DPR, Ini Pesan Menohok dari Iwan Fals
"Pada masa kepemimpinan kami, insyaallah akan kami gelorakan semangat gotong royong mewujudkan DPR sebagai parlemen yang modern, terbuka, dan aspiratif serta berupaya menjadikan DPR sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya," kata Puan Maharani dalam pidato perdananya sebagai ketua DPR.
Keempat, Demo Tolak Revisi UU KPK dan Revisi UU KUHP
Aksi demonstrasi menolak pengesahan Revisi UU KPK, Revisi KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Sumber Daya Air, RUU Pertanahan, RUU Pertambangan Minerba, UU MD3, terjadi di depan gedung DPR pertengahan September 2019.
Selain itu, beberapa elemen yang berdemonstrasi juga meminta sahkan RUU PKS, RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Data Pribadi. Sejumlah aksi demonstrasi berakhir ricuh.
Selasa 24 September 2019 misalnya, sejumlah demonstran terlibat bentrokan dengan aparat Polri. Gas air mata ditembakkan ke arah kerumunan massa. Namun, hal itu tak menyurutkan aksi massa dari sekelompok mahasiswa dan elemen masyarakat tersebut. Lemparan batu pun terlihat mengudara. Polisi terus mencoba menghalau massa. Sembari memberikan peringatan untuk tetap tenang.
Dua ruas jalan Tol Dalam Kota S Parman dari arah Cawang ke Slipi atau sebaliknya ditutup sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa.
Puluhan mahasiswa pun terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit.
Keesokan harinya aksi demonstrasi berlanjut. Kali ini, mayoritas demonstran menggunakan pakaian sekolah. Mereka menggelar aksi di sekitar gedung DPR, Senayan, Jakarta hingga Rabu (25/9) malam.
Massa juga menuntut RKUHP tidak disahkan. Semakin malam, aksi semakin anarkistis. Satu unit sepeda motor di dekat Pospol Palmerah dibakar. Aksi demonstrasi berlanjut Senin 30 September 2019. Petugas kepolisian terpaksa melepaskan gas air mata ke arah demonstran, yang berusaha masuk ke ruas Jalan Tol Dalam Kota jalur Semanggi arah Grogol.
Dari pantauan di lapangan, pedemo yang berasal dari pelajar dan mahasiswa itu berusaha merangsek ke sekitar depan Gedung DPR.
Kemudian pedemo meloncat pagar untuk masuk ke badan Jalan Tol Dalam Kota, tetapi petugas berusaha mengadang dengan melepaskan gas air mata.
Awalnya, massa melempar botol dan barang lainnya ke arah petugas kepolisian yang membuat barikade.
Jajaran Polda Metro Jaya menangkap 1.365 orang setelah unjuk rasa berujung rusuh di depan Gedung DPR, Senin (30/9). Dari jumlah itu, sebanyak 611 berstatus pelajar dan 126 mahasiswa.
"Di kegiatan unjuk rasa tanggal 30 September 2019, (kami) mengamankan 1.365 perusuh. Artinya dari jumlah itu, dengan jajarannya, ya, kemudian kami pilah-pilah," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono ditemui awak media di kantornya, Kamis (3/10).
Dari penangkapan itu, polisi menetapkan 380 di antaranya sebagai tersangka kasus keterlibatan dalam kerusuhan dan terjerat undang-undang darurat. Dari 380 tersangka, Polda Metro Jaya menahan 179 di antaranya.
DPR akhirnya menunda RUU KUHP, dan Pemasyarakatan. Sementara RUU Minerba dan Pertanahan masih dalam pembahasan tingkat satu.
Kelima, Gerindra Gabung Koalisi Pendukung Jokowi, Prabowo jadi Menhan
Peristiwa politik berikutnya yang menjadi sorotan adalah bergabungnya mantan capres 2019 yang juga Ketua Umum Prabowo Subianto ke pemerintahan Presiden Joko Widodo. Prabowo pun mendapatkan jabatan Menteri Pertahanan. Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo mendapat jabatan menteri kelautan dan perikanan di Kabinet Indonesia Maju.
Sinyal bergabungnya Prabowo ke pemerintahan Jokowi memang sudah banyak diduga sejumlah kalangan. Terlebih lagi kedua tokoh itu sudah dua kali menggelar pertemuan sebelum Jokowi dilantik. Pertama, pertemuan yang dikenal diplomasi MRT, Sabtu 13 Julu 2019 di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pertemuan kedua terjadi di Istana Negara, Jakarta, 11 Oktober 2019.
Terakhir Prabowo bersama Edhy Prabowo datang ke Istana Senin 21 Oktober 2019. Mereka datang mengenakan baju putih. Baju yang dikenakan oleh tokoh yang disebut sebagai calon menteri yang hari itu juga hadir ke Istana. Mereka pun lewat jalur masuk Istana yang dilalui para calon menteri sejak pagi. Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, tentu kehadiran Prabowo dan Edhie, tidak bisa terlepas dari konteks calon menteri. Sebab, dari pagi sudah banyak tokoh yang disebut-sebut sebagai calon menteri datang ke Istana. “Konteksnya hari ini kan semua calon menteri dipanggil, lalu kemudian keduanya (Prabowo dan Edhie) datang. Pakai baju putih,” ungkap Emrus saat berbincang dengan JPNN.com, Senin (21/10).
Akhirnya, 23 September 2019, Jokowi melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Ada Prabowo dan Edhy Prabowo yang turut dilantik.Prabowo memulai debutnya saat rapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11). Rapat dibuka Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid didampingi Wakil Ketua Utut Adianto, Abdul Kharis Almasyhari, Bambang Kristiono dan Teuku Rifkiharsyah.
BACA JUGA: Prabowo jadi Menteri, Susi Terpental, Relawan: Kami Sangat Kecewa
Prabowo diberikan kesempatan menyampaikan paparan. Mantan Danjen Kopassus TNI AD itu mengaku bahwa ini merupakan sebuah kehormatan besar baginya untuk pertama kali duduk berhadapan dengan Komisi I DPR yang terhormat.
“Saya baru hari ke-19 menjabat jabatan menteri pertahanan Republik Indonesia. Dan wakil menteri pertahanan Republik Indonesia, kalau tidak salah 17 hari. Saya kira tetap saya harus perkenalkan, saya Prabowo Subianto, purnawirawan TNI. Wakil saya juga sudah terkenal, Saudara Sakti Wahyu Trenggono,” kata Prabowo.
Dia mengakui di awal memegang jabatan ini, masih banyak hal yang harus dipelajari. Prabowo dan Trenggono, mengaku tengah melakukan inventarisasi masalah dan empelajari kondisi pertahanan keamanan negara yang ril saat ini. Prabowo juga mengaku akan mempelajari semua program yang sudah direncanakan, yang tengah berjalan, dan akan dilaksanakan.
“Tentunya mendasari nanti pelaksanaan tugas kami sebagai pembantu presiden adalah visi dan misi presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintah yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandasarkan gotong royong,” ungkap Prabowo.
Dia menggarisbawahi bahwa kata kunci dalam visi misi presiden itu adalah berdaulat dan mandiri. Menurut dia, berdaulat menyangkut segala upaya untuk menjaga kedaulatan negara. “Di situlah ranah bidang tugas kami,” tegasnya. (boy/mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy