53 Persen Masyarakat Lupa Lagu Indonesia Raya

Sabtu, 30 September 2017 – 06:06 WIB
Bendera Merah Putih dan gambar Garuda Pancasila. lustrasi/foto: Sutan Siregar/dok JPG

jpnn.com, PADANG - Sekitar 53 persen masyarakat Indonesia alias separuh dari total penduduk republik ini ternyata tidak hafal lagu kebangsaan, Indonesia Raya.

Informasi itu diungkapkan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo.

BACA JUGA: Sejenak, Mari Dengarkan Indonesia Raya dari Venue Senam SEA Games 2017

Data ini diperolehnya dari survei salah satu lembaga. Tidak disebut lembaga apa yang melakukan survei.

“Dari 100 orang yang ditanya, 18 orang tidak tahu judul lagu kebangsaan. Dari 100 orang, 24 orang tidak paham sila Pancasila dan 53 persen penduduk tidak hafal lagu kebangsaan. Ini sesuatu yang ironis namun perlu disikapi serius,” kata Soedarmo di Padang, Sumatera Barat baru-baru ini.

BACA JUGA: Dont Cry, Indonesia Raya

Dia menyatakan ini saat temu ramah dengan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, anggota DPRD Provinsi serta perangkat daerah hingga Lurah se-Sumatera Barat, bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Dari survei tersebut juga ditemukan hasil mencengangkan yakni 61 persen generasi muda tidak peduli dengan kondisi negara.

Tugas ini menjadi salah satu tanggung jawab kepala daerah.

Selain melakukan pembangunan, kepala daerah juga wajib memelihara kebhinnekaan dan menjaga rasa nasionalisme dan kebangsaan di wilayahnya.

Di antaranya dilakukan dengan memberdayakan seluruh komponen yang ada di daerah mulai dari forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat.

“Ini perlu jadi perhatian bersama para kepala daerah agar memahami kondisi ini dan menumbuhkembangkan nasionalisme melalui ideologi Pancasila,” tegasnya.

Disebutkannya, kondisi memprihatinkan ini juga terjadi karena sistem politik yang belum berjalan dengan baik yang berdampak pada belum lahirnya pemimpin amanah dan memperjuangkan warganya.

“Ini menyangkut kaderisasi partai yang belum maksimal karena terkendala anggaran serta mahalnya ongkos pilkada menjadikan oknum kepala daerah mendahulukan kepentingan pribadi sehingga menyeleweng, seperti korupsi,” jelasnya.(*/fajar/jpnn)


Redaktur & Reporter : Natalia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler