jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan enam pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) menolak mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara.
Sementara sisanya sebanyak 18 pegawai, bersedia untuk mengikuti diklat tersebut.
"Sebagai tindak lanjut proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, KPK bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi pegawai KPK yang akan diangkat menjadi ASN," kata Sekjen KPK Cahya H Harefa dalam keterangannya, Rabu (21/7).
Cahya menjelaskan, diklat bela negara akan digelar mulai 22 Juli sampai 30 Agustus 2021 di Universitas Pertahanan RI Sentul, Bogor.
"Dari 24 pegawai yang diberi kesempatan untuk mengikuti diklat, tercatat 18 orang telah bersedia dengan menandatangani formulir kesediaan untuk mengikuti diklat tersebut," kata dia.
Cahya memerinci, dari 18 pegawai KPK yang bersedia, sebanyak 16 orang akan mengikutinya secara langsung, sedangkan dua insan lembaga antirasuah lainnya tengah menjalani isolasi mandiri Covid-19 sehingga mengikutinya secara daring.
"Materi diklat meliputi studi dasar, inti, dan pendukung. Studi dasar mencakup wawasan kebangsaan, yakni empat Konsensus Dasar Negara: Sishankamrata, kepemimpinan berwawasan bela negara, serta pencegahan dan penanggulangan terorisme atau radikalisme, dan konflik sosial," jelas dia.
Cahya menjelaskan studi inti yaitu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan dasar bela negara. Sedangkan studi pendukung antara lain pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan, muatan KPK, serta bimbingan dan pengasuhan.
"KPK berharap melalui diklat ini dapat menciptakan dan menumbuhkembangkan kesadaran bela negara serta wawasan kebangsaan bagi Insan KPK dalam menjalankan tugas-tugas pemberantasan korupsi," kata dia. (tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga