jpnn.com, JAKARTA - Cukup banyak bakal caleg DPR yang tidak lagi berdomisili di dapilnya, melainkan di ibu kota. Diprediksi, kebanyakan di antara mereka terpilih pada pileg tahun depan.
Temuan Jawa Pos, 30,75 persen caleg dari 77 dapil non-Jakarta berdomisili di ibu kota. Itu setara dengan 2.175 caleg. Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini memprediksi caleg yang domisilinya tidak berada di dapil mencapai 70 persen.
BACA JUGA: Sejumlah Bakal Calon DPD Pindah jadi Caleg DPR
Berdasar data DCS, Partai Golkar menjadi partai dengan jumlah caleg berdomisili Jakarta paling banyak, yakni 234 orang. Disusul PDIP (198) dan Demokrat (185). Sementara itu, PKPI memiliki persentase domisili caleg di ibu kota paling besar, yakni 51,2 persen, dari 77 dapil non-DKI.
Titi memprediksi caleg nondomisili mendominasi pemilu tahun depan. ’’Kalau kita lihat dari calon yang jadi nanti, itu 70 persen nggak berdomisili di dapil,’’ terangnya saat berbincang dengan Jawa Pos. Fenomena itu terulang di setiap pemilu.
BACA JUGA: PBB dan KPU Sepakat Selesaikan Sengketa Terkait Bacaleg
Meskipun demikian, lanjut Titi, sejauh ini belum ada kajian spesifik mengenai dampak domisili itu terhadap kinerja mereka. Khususnya dalam mewakili masing-masing dapil. Memang, bisa saja alamat mereka tidak berada di dapil.
’’Tapi, intensitas mereka di dapil menjadi kontribusi yang menentukan pemahaman mereka terhadap persoalan di dapil,’’ lanjutnya.
BACA JUGA: Desak KPU Beri Akses ke Publik Lihat Rekam Jejak Caleg
Menurut dia, kunjungan ke lapangan itulah momen membangun interaksi dengan konstituen. Dalam konteks tersebut, domisili tidak relevan. Meskipun demikian, kondisi tersebut tetap menunjukkan bahwa kultur politik di Indonesia masih sentralistik. Sebagian besar aktivitas DPP, yang menentukan pencalonan untuk DPR, dilakukan di ibu kota.
’’Kalau kita lihat, kepengurusan di DPP diakses oleh figur-figur yang ada di Jakarta,’’ ucap ibu satu anak itu. Kecuali, lanjut dia, terhadap tokoh parpol yang meniti karir untuk jenjang yang lebih tinggi. Yakni, dari DPRD provinsi ke DPR.
Di sisi lain, meskipun diprediksi 70 persen caleg terpilih tidak berdomisili di dapil asal, tidak berarti peluang incumbent menguat. Semuanya bergantung pada kompetitor di masing-masing dapil. Juga strategi kampanye yang digunakan masing-masing caleg. ’’Ingat saja, 2014 banyak sekali incumbent yang berguguran,’’ ucapnya.
Persaingan menduduki kursi legislatif di Senayan pada Pemilu 2019 juga semakin berat setelah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 4 persen. Tantangan lainnya, akses informasi konstituen ke parlemen juga semakin sulit ketika partai yang mereka pilih tidak lolos parliamentary threshold. Kontrol kinerja legislatif juga lebih sulit. (byu/bay/c19/fat)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Gaet Profesor untuk Jadi Bacaleg
Redaktur & Reporter : Soetomo