JAKARTA - Kebijakan amnesti yang diterapkan pemerintah Arab Saudi pada April lalu telah membuka pintu bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang overstay untuk melegalkan status keimigrasian mereka. Sejak itu puluhan ribu TKI telah mengajukan permohonan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) ke kantor perwakilan Indonesia di Saudi.
Berdasarkan data yang diperoleh pemerintah RI, sebagian besar dari para overstayer ingin tetap bekerja di negara kerajaan Islam tersebut.
"Dari data yang ada saat ini dapat disimpulkan 80 persen ingin tetap bekerja di sana. Sisanya 20 persen ingin kembali ke Tanah Air," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (11/6).
Menurut Djoko, hingga saat ini tercatat ada 48.280 orang telah mengajukan permohonan SPLP. Sejak tanggal 18 Mei lalu, proses penerbitan SPLP juga sudah dilakukan.
Para TKI dan WNI overstayer memiliki waktu hingga tanggal 3 Juli 2013 untuk mengurus dokumen keimigrasian mereka. Oleh karenanya, pihak perwakilan Indonesia di Arab Saudi bekerja ekstra untuk memenuhi batas waktu tersebut.
"Setiap hari di KJRI Jeddah memproses sekitar 5-6 ribu permohonan," papar Djoko.
Seperti diketahui, sejak bulan April lalu pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan amnesti bagi warga negara asing berstatus illegal di wilayahnya. Warga yang tidak memiliki dokumen dipersilahkan pulang ke negaranya masing-masing. Sementara pendatang yang masuk ke Arab Saudi dengan visa umroh atau haji alias overstayer diberi waktu sampai tanggal 3 Juli untuk melengkapi dokumen keimigrasian. (dil/jpnn)
Berdasarkan data yang diperoleh pemerintah RI, sebagian besar dari para overstayer ingin tetap bekerja di negara kerajaan Islam tersebut.
"Dari data yang ada saat ini dapat disimpulkan 80 persen ingin tetap bekerja di sana. Sisanya 20 persen ingin kembali ke Tanah Air," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (11/6).
Menurut Djoko, hingga saat ini tercatat ada 48.280 orang telah mengajukan permohonan SPLP. Sejak tanggal 18 Mei lalu, proses penerbitan SPLP juga sudah dilakukan.
Para TKI dan WNI overstayer memiliki waktu hingga tanggal 3 Juli 2013 untuk mengurus dokumen keimigrasian mereka. Oleh karenanya, pihak perwakilan Indonesia di Arab Saudi bekerja ekstra untuk memenuhi batas waktu tersebut.
"Setiap hari di KJRI Jeddah memproses sekitar 5-6 ribu permohonan," papar Djoko.
Seperti diketahui, sejak bulan April lalu pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan amnesti bagi warga negara asing berstatus illegal di wilayahnya. Warga yang tidak memiliki dokumen dipersilahkan pulang ke negaranya masing-masing. Sementara pendatang yang masuk ke Arab Saudi dengan visa umroh atau haji alias overstayer diberi waktu sampai tanggal 3 Juli untuk melengkapi dokumen keimigrasian. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hanura Tuding BLSM Bermotif Politik
Redaktur : Tim Redaksi