jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur memberi penghargaan kepada unit kerja pelayanan publik yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Jakarta, Selasa (12/12).
Enam unit kerja mendapat penghargaan WBBM dan 77 unit kerja meraih WBK dalam rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKORFIA) tersebut.
BACA JUGA: Menteri Asman Dorong Semua Pemda Punya Mal Pelayanan Publik
Penyerahan penghargaan bagi unit kerja pelayanan yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ini dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ini dimaksudkan agar momentum Hari Anti Korupsi Internasional mampu menjadi pemicu bagi seluruh instansi pemerintah untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkret, sistematis, dan berkelanjutan," ujar Asman.
BACA JUGA: Honorer K2 Curiga Pemerintah Membuat Data Baru
Reformasi birokrasi merupakan langkah utama untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik, efektif dan efisien.
Sasarannya jelas, yaitu agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN.
BACA JUGA: Jika Pemerintah Arif, Kuota 101 Ribu CPNS untuk Honorer K2
Namun, menurut Asman, dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi tersebut tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang tidak singkat.
Hal ini karena beberapa hal, antara lain, luasnya cakupan yang harus dilakukan perbaikan, kompleksitas permasalahan yang dihadapi karena banyaknya tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan dan regulasinya, serta perubahan pola pikir dan perilaku negatif birokrasi yang sudah mengakar.
"Oleh karena itu, untuk mempercepat pencapaian sasaran hasil tersebut, instansi pemerintah wajib membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan bagi seluruh unit-unit kerja pelayanan lainnya," imbuhnya.
Unit kerja yang menjadi pilot project tersebut disebut dengan unit kerja pelayanan Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
"Untuk itu, saya meminta pimpinan instansi pemerintah yang telah memiliki unit kerja WBK/WBBM untuk segera menularkan hal-hal baik yang ada di unit WBK/WBBM tersebut ke unit-unit lain di lingkungan instansinya," tegas Asman.
Unit-unit pelayanan yang lain, bisa belajar ke unit-unit WBK/WBBM, seperti yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kepolisian Republik Indonesia.
Dengan demikian, secara sistematis seluruh unit layanan yang ada di instansi pemerintah dapat memberikan layanan yang berkualitas dan bersih dari KKN.
"Saya mengajak seluruh jajaran kementerian, lembaga, pemda, untuk mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memprioritaskan pembangunan unit-unit kerja pelayanan menjadi WBK/WBBM," pungkas Asman. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Alhamdulillah, Ada Kabar Baik Bisa Bikin Honorer K2 Senyum
Redaktur & Reporter : Ragil