jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan menanggapi pernyataan ketua KPK tentang 90 calon kada yang terkait kasus korupsi.
Menurutnya, itu sudah menjadi ranah hukum yang tidak bisa ditanggapi meski Golkar termasuk partai yang mengusung calonnya untuk pilkada.
BACA JUGA: Airlangga Pastikan Komunikasinya dengan AHY Bakal Berlanjut
"Tentu kami kan azasnya praduga tidak bersalah, jadi saya tidak berkomentar hal tersebut," ujar Airlangga.
Meski begitu, Menteri Perindustrian tersebut memastikan partainya sudah membuat acara dengan KPK untuk membina para kepala daerah.
BACA JUGA: AHY Temui Airlangga, Nih Hasilnya
Dalam pertemuan itu kepala daerah dan calon kada diingatkan untuk mengelola keuangan dengan baik,
"Kami mengingatkan kepada kepala daerah, maupun kepada mereka yang maju di dalam pilkada bahwa diharapkan bisa meningkatkan integritasnya dan tidak melakukan hal-hal yang secara hukum tidak diterima," tegas Airlangga.
BACA JUGA: Tahun Ini, Target Pemerintah Genjot Ekspor Kendaraan Niaga
Di sisi lain, Airlangga mengaku tidak bisa menjamin kadernya termasuk yang diincar KPK. Dia hanya berharap semua kader menghindari perbuatan korup tersebut.
Kalau pribadi-pribadi siapa yang bisa jamin, tapi kami sudah punya pakta integritas. Begitu ada persoalan tentu dari pihak DPP akan mengambil tindakan segera," tegasnya.
Dia juga mempersilakan KPK menindak jika ada kader yang terbukti bersalah korupsi.
"Silakan, itu kEwenangannya KPK asal dilakukan sesuai dengan perundangan berlaku," pungkas Airlangga. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Airlangga Hartarto Akan Tutup Keran Impor Truk Bekas
Redaktur & Reporter : Natalia