90 Persen Pemda Sudah Memanfaatkan Rapor Pendidikan, Para Kadis & Kepsek Bersuara 

jpnn.com, JAKARTA - Rapor Pendidikan untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) resmi diluncurkan.

Rapor Pendidikan menyajikan pembaruan data setiap tahunnya yang dapat digunakan sebagai referensi untuk menentukan prioritas pendidikan berkelanjutan. 

BACA JUGA: Kemendikbudristek Luncurkan Rapor Pendidikan untuk PAUD, Orang Tua Diminta Terlibat 

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PDM) Kemendikbudristek Iwan Syahril menyampaikan data ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak.

Mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, mitra pembangunan, hingga orang tua peserta didik.

BACA JUGA: Posisi Guru Penggerak Makin Kuat, Kemendikbudristek Beri Penjelasan 

“Pemanfaatan data Rapor Pendidikan, baik di satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, pada prinsipnya adalah sebagai dasar pembenahan dan perencanaan layanan pendidikan yang lebih tepat guna, yaitu untuk pembelajaran kepada anak-anak,” terang Dirjen Iwan Syahril saat berdialog dengan para penerima manfaat Rapor Pendidikan di Jakarta, Selasa (5/3).

Berdasarkan data, seluruh pemerintah daerah sudah mengakses Rapor Pendidikan, dan 90 persen di antaranya telah memanfaatkan informasi tersebut untuk perencanaan dan penganggaran berbasis data.

BACA JUGA: Kemendikbudristek Buka Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2024, Simak Syaratnya

Begitu pun untuk satuan pendidikan, lebih dari 350 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia sudah mengakses Rapor Pendidikan, dan hampir 90 persen sudah memanfaatkan untuk pembenahan berbagai indikator pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Pekalongan Kholid, membagikan pemanfaatan Rapor Pendidikan yang dilakukannya di daerahnya. 

“Kami membentuk Tim 23 yang bergerak turun ke lapangan untuk memberikan informasi hasil Rapor Pendidikan dan memberi pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerah Pekalongan,” ujar Kholid.

Lebih lanjut, Kholid menjelaskan, bagi sekolah dengan hasil Rapor Pendidikan yang kurang maksimal, akan diberikan pendampingan untuk melakukan pembenahan, baik itu dari sisi pembelajaran, kompetensi guru, dan sebagainya.

Adapun Tim 23 terdiri dari kepala sekolah (kepsek), Guru Penggerak, operator, pengawas, dan dinas pendidikan.

Kepala SMK Negeri 1 Subang Deden Suryanto, menyampaikan bagaimana Rapor Pendidikan membantu untuk mencapai lulusan vokasi yang berkualitas.

Indikator penyerapan lulusan SMK dan link-and-match dengan dunia kerja pada Rapor Pendidikan merupakan tolak ukur SMK yang sesungguhnya dan tidak ada di platform sebelumnya. 

“Kami berhasil mendekatkan diri dengan dunia kerja dan melakukan sinkronisasi kurikulum. Apa yang dimiliki oleh sekolah dan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja,” ungkapnya.

Selain itu, Deden menambahkan sejak mengikuti PBD, program-program yang ada di sekolahnya menjadi lebih tertata dengan baik. Pada 2022 ada gradasi warna kuning literasi dan numerasi sehingga menjadi fokus Deden dalam merancang program sesuai.

Hasilnya pada 2023 menjadi hijau dan itu pencapaian tertinggi.

"Program literasi dan numerasi kami berhasil signifikan dan progresnya meningkat. Cara kami melakukan PBD adalah dengan mengunduh rapor pendidikan untuk menganalisis hasil satuan pendidikan saya per indikator,” ujar Deden.

Kepala Satuan PAUD Haraki Depok, Eka Annisa mengungkapkan perilisan rapor pendidikan PAUD ini, membawa dampak yang luar biasa bagi satuan pendidikan dibandingkan sistem evaluasi terdahulu.

Sebelumnya, tidak ada pendekatan yang komprehensif. Eka hanya melihat kondisi ideal, hasil yang diharapkan, kondisi nyata, dan rencana tindak lanjut. Namun, dengan adanya perencanaan berbasis data ini, mereka bisa melakukan identifikasi dan refleksi yang lebih detail.

"Kami pun tahu program prioritas apa yang dibutuhkan oleh satuan kami,” ucap Eka.

Senada itu, Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Jakarta Dedeh Kurniasih menyampaikan bahwa dengan adanya rapor pendidikan, proses evaluasi pendidikan menjadi lebih terarah. Di sana sudah tertera hingga ke akar masalah dan bentuk rekomendasi pembenahan, misalnya peningkatan kompetensi guru.

Dalam melaksanakan rekomendasi pembenahan tersebut, Dedeh menguraikan bahwa sekolahnya memiliki program yang tidak menggunakan anggaran.

“Peningkatan kompetensi tanpa budget ini kami lakukan melalui komunitas belajar dan sekolah komunitas. Kami membuat tim kecil untuk berbagi praktik baik dengan teman-teman di dalam komunitas, kemudian diteruskan kepada sekolah-sekolah lain,” ujarnya. (esy/jpnn)