jpnn.com, JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengungkapkan sebanyak 9.236 personel gabungan dari TNI-POLRI, dan pemerintah disiagakan untuk mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa dari sejumlah elemen buruh yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law.
"Kesiapan kami tetap mengantisipasi, Polda Metro Jaya bersama TNI dan juga pemerintah provinsi dalam hal ini Satpol PP sudah siapkan petugas di situ. Kami mengamankan tempat yang menjadi jalurnya titik yang krusial," ungkap Yusri kepada wartawan, Selasa (6/10).
Alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 itu mengatakan seluruh personel tersebar di wilayah Polda Metro Jaya yang meliputi Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang.
Polisi mengimbau agar tidak ada massa yang menggelar aksi demontrasi di tengah jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Dikhawatirkan demo yang dilakukan akan membuat klaster baru.
"Kami mengharapkan teman-teman serikat buruh dan pekerja dan teman-teman buruh lainnya untuk bisa mengerti bahwa kegiatan ini bisa membentuk satu klaster baru lagi penyebaran Covid-19," katanya.
"Tidak usah turun, tidak usah berkumpul ramai dan mari taati aturan peraturan kesehatan yang ada salah satunya adalah menghindari kerumunan karena ini bisa membuat klaster baru lagi nantinya," tutur mantan Kapolres Tanjungpinang tersebut.
Diketahui, aksi penolakan buruh terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law itu sudah berlangsung sejak 2019.
Namun, pada Senin 5 Oktober 2020, RUU Cipta Kerja Omnibus Law itu akhirnya disahkan oleh DPR melalui rapat paripurna sebagai undang-undang. (mcr3/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA JUGA: Siap-Siap, Mulai Hari Ini 2 Juta Buruh Akan Mogok Nasional Tolak UU Omnibus Law
Redaktur & Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama