95 Persen Orang Tua dan Guru Ingin Pembelajaran Tatap Muka

Rabu, 06 Oktober 2021 – 23:56 WIB
Webinar Persiapan PTM Terbatas. foto: dok Tanoto Foundation

jpnn.com, JAKARTA - Survei kesiapan sekolah menghadapi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang dilakukan Tanoto Foundation selama Juni – Juli 2021 menunjukkan sebanyak 95 persen orang tua dan guru mendukung anak-anak kembali ke sekolah.

Survei ini dilakukan pada 7.013 orang responden yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan orang tua.

BACA JUGA: Selamatkan Pasien Covid-19, Tanoto Donasikan 3 Ribu Konsentrator Oksigen ke Kemenkes

Termasuk siswa dari 842 sekolah mitra Program PINTAR Tanoto Foundation yang tersebar di 25 Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur.

Survei yang dirilis tersebut mencakup indikator pemenuhan daftar periksa sekolah, perencanaan guru dan kepala sekolah terhadap PTM terbatas yang di dalamnya terdapat kurikulum, metode, penjadwalan, dan vaksinasi.

BACA JUGA: Tanoto Donasikan 500 Ton Oksigen Bagi Pasien Covid-19 

“Selain indikator di atas, kami juga menanyakan bagaimana persepsi orang tua dan siswa terhadap PTM terbatas,” ujar Margaretha Ari Widowati, Direktur Pendidikan Dasar Tanoto Foundation dalam acara Webinar Persiapan PTM Terbatas.

Data ini menunjukkan bahwa orang tua dan siswa berkeinginan PTM terbatas dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan para guru telah divaksinasi.

BACA JUGA: Tanoto Foundation Melatih 800 Fasilitator Tanggulangi Learning Loss jelang PTM Terbatas

Namun, data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 27 September 2021 menunjukkan banyak sekolah yang belum siap dalam menjamin keamanan kesehatan siswa, termasuk hanya 1 dari 2 sekolah menyatakan ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan.

Lebih dari 50 persen orang tua meragukan kesiapan guru untuk memfasilitasi penerapan pembelajaran campuran.

Hanya 1 dari 4 guru menggunakan kurikulum darurat (khusus) yang dianjurkan oleh Kemendikbudristek.

Tiga dari empat guru mengharapkan pengembangan skill profesional tentang Strategi, Metode dan Model Pembelajaran campuran (Blended Learning).

“Apa yang didapat dari survei ini, kami memberikan tiga rekomendasi. Yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada guru, untuk lebih fokus membangun pondasi kecakapan guru di masa kurikulum darurat ini,” kata Ari.

Rekomendasi kedua adalah dampingi kepala sekolah dalam menerapkan pemenuhan kesiapan PTM terbatas, termasuk hal-hal yang diwajibkan Kemendikbudristek.

“Salah satunya membantu kesulitan yang dihadapi kepala sekolah, aktifkan Satgas Covid-19 di sekolah, dan juga melibatkan partisipasi masyarakat,” tambahnya.

Ketiga adalah rekomendasi jangka panjang dengan memperluas bimbingan teknis kepada guru, dengan menggunakan metode pembelajaran campuran.

“Tugas Tanoto Foundation untuk membantu bapak ibu semua dalam menghasilkan pembelajaran yang lebih berkualitas di masa saat ini. Kita perlu berkolaborasi menghasilkan sesuatu yang dapat mendukung anak-anak dalam belajar,” tegasnya.

Sementara itu, Lailatul Machfudhotin, Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Direktorat Pendidikan Dasar Kemendikbudristek mengatakan sebelum pelaksanaan sekolah tatap muka secara terbatas dilakukan, semua pihak harus mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Dalam pelaksanaan PTM terbatas acuannya ada dua yaitu SKB empat Menteri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), PTM terbatas dapat dilakukan di daerah yang menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 hingga 3.

“PTM terbatas dapat dilaksanakan di wilayah PPKM level 1-3, tetapi harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan agar pelaksanaan PTM terbatas dapat dijalankan dengan baik," ujar Lailatul Machfudhotin.

Dalam menjalankan PTM terbatas, Pemerintah Kabupaten Siak mengacu kepada SKB empat menteri.

Sekolah juga harus menyediakan dua layanan pendidikan, yaitu PTM secara terbatas dengan menjalankan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh.

Menurutnya, ada tiga hal sebelum melaksanakan PTM terbatas persiapan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi.

“Tahapan kebijakan pelaksanaan PTM terbatas tersebut dilaksanakan tahun ajaran 2021/2022,” ujar Bupati Siak, Alfredri yang menjadi salah satu narasumber dalam webinar tersebut.

Dalam tahapan persiapan, dia mengadakan pertemuan bersama seluruh pemangku kepentingan seperti Satgas Covid-19, TNI, Polri, Disdikbud, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan.

Selain mengadakan pertemuan, pihaknya juga sudah membagikan 181.880 masker, thermogun, dan tempat cuci tangan sebanyak 426 unit, membuat studio pembelajaran, pelatihan berbasis TIK, hingga merelaksasi dana BOS untuk penanganan pencegahan Covid-19.

“Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Siak telah divaksin sebanyak 82.57 %,” tegas Alfedri.

Selama pelaksanaan PTM terbatas, Bupati Siak memastikan kembali dokumen izin bertahap sebelum belajar di kelas dilaksanakan.

“Tentunya izin bertahap dari saya selaku bupati, sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan, dan pelaksanaan juga harus sesuai prosedur dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” tegasnya.

Setelah pelaksanaan PTM terbatas digelar, pihaknya bersama Satgas Covid-19 Kabupaten memantau dan mengawasi secara langsung dengan berkunjung ke sekolah.

“Kabupaten Siak berada di PPKM Level 2, meskipun sudah berada di level 2, kami masih 50% dalam pelaksanaan PTM tersebut. Kami selalu berhati-hati dalam menjalankan kebijakan PTM terbatas ini,” kata bupati.

Menurut Junaedi Rahmad, Kepala Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur, Jambi, menyebut pelaksanaan PTM yang telah dilaksanakan di kabupatennya didasari saling koordinasi antar lembaga.

“Praktik baiknya adalah kami uji coba dulu di beberapa sekolah, dan hasil uji coba digunakan untuk membuat regulasi tentang PTM terbatas,” katanya.

Regulasi tersebut disebarluaskan ke semua sekolah. Sebelum hal itu dilakukan, tim Satgas Covid-19 Tanjung Jabung Timur melakukan evaluasi dan monitoring ke sekolah-sekolah yang dilakukan uji coba.

Kemudian sekolah tersebut dijadikan standar untuk pembukaan PTM di sekolah lainnya.

Junaedi juga melibatkan organisasi lainnya seperti Dewan Pendidikan, PGRI, KKG, dan MGMP.

“Mereka memiliki anggota yang besar, sehingga kita bisa melibatkan mereka baik sosialiasi PTM maupun bersama-sama melakukan evaluasi,” pungkasnya. (flo/jpnn)


Redaktur & Reporter : Natalia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler