jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, mendesak pemerintah terus mendorong aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan-nelayan Indonesia di Laut Natuna semakin semarak.
Dengan adanya aktivitas tersebut menegaskan bahwa laut Natuna merupakan bagian dari perairan Indonesia.
"Dalam diplomasi internasional, kehadiran merupakan kata kunci yang harus dimenangkan," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, di Jakarta, Minggu.
BACA JUGA: Pangkogabwilhan I: Nelayan Tiongkok Gunakan Pukat Harimau Tangkap Ikan di Laut Natuna
Untuk itu, Abdul Halim juga sepakat bahwa KKP harus benar-benar membangun sektor kelautan dan perikanan nasional secara terus-menerus sehingga eksistensi NKRI betul-betul terasa nyata di Natuna.
Hal tersebut, lanjutnya, dapat dilakukan dengan membawa semua kementerian/lembaga negara menggelar kekuatan secara kolektif sesuai tupoksinya secara koordinatif di beranda negeri ini.
BACA JUGA: Pelaku Curanmor yang Sempat Bawa Kabur Motor Korban Ini Berakhir Tragis
"Dengan cara itulah, kita bisa memenangkan pertarungan menghadapi klaim tak berdasar dari Tiongkok atau negara lainnya," katanya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan pembelian kapal pelayaran samudera (ocean going vessel) berukuran besar untuk menjaga laut Indonesia.
BACA JUGA: Ular Sepanjang Tiga Meter Nangkring di Plafon Rumah, Nih Fotonya
Hal itu dilakukan menyusul insiden masuknya kapal penjaga pantai China ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, yang mengawal beberapa kapal ikan asal negeri panda itu di perairan tersebut Desember 2019.
"Saya tadi usul supaya ada kapal ocean going yang lebih panjang. Kita belum pernah punya selama republik ini merdeka. Tadi dengan Pak Bowo (Prabowo Subianto) mau beli yang 138-140 meter frigate," katanya.
Luhut mengatakan kapal yang lebih besar diharapkan bisa memperkuat penjagaan laut Indonesia.
Dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pula, Luhut mengatakan pemerintah sepakat untuk memperbanyak kapal patroli di perbatasan.
Ia pun meminta agar masalah masuknya kapal Tiongkok ke perairan di Natuna tidak dibesar-besarkan.
Sebelumya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan bahwa selama 2015-2019 telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp80 miliar untuk pembangunan infrastruktur pulau terluar di Kabupaten Natuna, Kepri.
Masing-masing untuk peningkatan jalan trans Batubi-Klarik, jalan trans Batubi-Tanjung Kudu/Sedanau, jembatan Sungai Tengah 1 bentang 30 meter, jembatan sungai tengah 2 bentang 20 meter dan Sungai Curing bentang 40 meter.
"Pembangunan infrastruktur ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam hal ini khususnya masyarakat di Natuna," kata Plt Gubernur Kepri, Isdianto saat peresmian sejumlah proyek infrastruktur di Kecamatan Batubi, Natuna, Senin (23/12).(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budi