jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto meminta pemerintah memfasilitasi link and match antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan para pengusaha. Link and match adalah kesesuaian, ketersambungan dan keselarasan antara apa yang dilakukan BUMDes dengan kebutuhan para pengusaha.
“Harus ada kekuatan dari negara untuk memfasiltasi munculnya link and match antara BUMDes dengan para pengusaha. Tanpa itu, BUMDes sulit maju,” kata Abraham di Jakarta, Kamis (5/3).
BACA JUGA: Kementan Bersurat ke Presiden Terkait Kekurangan Jumlah Penyuluh Pertanian
Abraham menjelaskan selama ini, BUMDes jalan sendiri dan para pengusaha juga seperti itu. Akibatnya segala hasil karya BUMDes tidak dipakai para pengusaha karena tidak sesuai kebutahan pasar.
Di sisi lain, para pengusaha tidak pernah mendampingi kegiatan-kegaiatan BUMDes karena tidak ada kewajiban. Kondisi itu membuat BUMDes berjalan apa adanya tanpa manajemen yang profesional.
BACA JUGA: Kementan Jamin Ketersediaan Pupuk Bersubsidi Tetap Aman Sepanjang 2020
“Di sini peran pemerintah untuk menyambungkan. BUMDes harus lahir untuk menghidupkan roda ekonomi masyarakat desa. Bukan asal jadi tetapi tidak jalan usahanya,” ujar Abraham yang juga anggota Komite I DPD ini.
Dia memberi contoh belum adanya link and match itu di NTT. Ada banyak perusahaan besar yang masuk ke NTT seperti Transmart, Alfamart, Indomart, Lippo, dan lain-lain. Namun belum satupun yang melakukan kerjasama dengan BUMDes. Padahal kalau mereka saling bergandengan, sangat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di NTT.
BACA JUGA: Penjelasan Kementan Tentang Stok Pangan Hingga Lebaran
“Kehadiran Camat, Bupati, Gubernur dan Kemendes PDTT dapat mengubah pola dagang di daerah/desa menjadi lebih menghidupkan BUMDes. Ini yang kami minta ke Wamendes kemarin,” ujar Abraham yang sudah tiga periode menjadi anggota DPD.
Di tempat terpisah, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi mengemukakan idealnya BUMDes menjadi pusat distribusi dan perdagangan desa. Untuk tujuan itu, BUMDes harus berkembang dan maju.
“Jadi bukan hanya buka toko dan bikin desa wisata, tapi juga pusat distribusi ekonomi desa,” kata Budi.
Ia melihat paradigm BUMDes harus diubah agar tidak dikelola asal-asalan. BUMDes bukan program rugi, tetapi harus dianggap sebagai investasi dana desa. Desa mengeluarkan anggaran untuk BUMDes bukan uang hilang, tetapi penyertaan modal.
Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo ini) juga mengatakan pentingnya peran anak muda dalam pengelolaan BUMDes dan berkembangnya desa. Desa yang anak mudanya banyak, pasti berbeda dengan yang anak mudanya sedikit.
“Jika desa banyak anak mudanya, desa itu akan lebih berkembang. Pengelolaan BUMDes juga akan lebih kreatif dan inovatif, entah marketing maupun packagingnya. Jika yang mengelola anak muda pasti akan lebih kreatif dan inovatif. Kami mendorong anak muda masuk di usaha-usaha seperti itu,” tegas Budi.
Sebelumnya, Abraham memfasilitasi yayasan Tanaoba Lais Manekat (TLM) Nusa Tenggara Timur (NTT) menemui Budi Arie Setiadi di Jakarta, Selasa (3/3). Rombongan LTM dipimpin Direktur Eksekutif Rozali Hussein dan Kepala Program Fredy Frans. Abraham sendiri sebagai Pembina TLM. Yayasan LTM sudah berperan selama 26 tahun dalam pembinaan dan peningkatan kualitas BUMDes di NTT.
Pada pertemuan itu, yayasan TLM mengundang Menteri Desa atau Wamendes untuk hadir pada peresmian Forum Komunikasi Desa (Forkomdes) NTT. Budi menyanggupi akan hadir pada bulan Mei 2020 mendatang.
Budi mengapresiasi TLM yang telah mendampingi kerja-kerja BUMDes di NTT. Dia menilai tugas TLM sangat penting dalam pemberdayaan dan menumbuhkan jiwa wiraswata atau enterpreuner di lembaga BUMDes.(ikl/JPNN)
Redaktur & Reporter : Friederich