JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan DPRD terkait pemakzulan Bupati Garut Aceng Fikri. Menurutnya, keputusan itu memperhatikan keadilan masyarakat.
"Saya kira itu putusan yang sangat kita apresiasi. Apa yang jadi aspirasi publik akhirnya terpenuhi. Saya kira MA sudah jalankan fungsi dan perannya memperhatikan keadilan masyarakat," ujar Amir di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/1).
Ia pun mengatakan semua pihak harus menghormati dan menerima putusan MA terkait Aceng itu. "Mari kita hormat putusan itu," tuturnya.
Seperti diketahui, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan DPRD Kabupaten Garut mengenai pemakzulan Bupati Garut Aceng M. Fikri. Majelis hakim yang diketuai Ketua Muda Tata Usaha Negara Paulus Lotulung dengan anggota Hakim Agung Supandi dan Hakim Agung Julius memutuskan menerima permintaan kasus dengan nomor 1 P/KHS/2013.
DPRD Garut berencana memakzulkan Aceng Fikri karena telah menikah siri dengan FO . Empat hari setelah pernikahan, Aceng menceraikan FO. Pernikahan itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Aceng juga dianggap melanggar sumpah jabatan sebagai kepala daerah. Ia pun menceraikan FO dengan alasan sudah tidak perawan lagi saat dinikahi.
Setelah MA memberikan salinan putusan hari ini, DPRD Garut sebagai pemohon dipersilakan untuk menindaklanjutinya dengan menyelenggarakan sidang pleno dengan dihadiri tiga perempat anggota DPRD dan disetujui dua pertiga anggota yang hadir. Setelah itu, usulan pemberhentian dilanjutkan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Keputusan pemberhentian harus selesai dalam waktu maksimal 30 hari. (flo/jpnn)
"Saya kira itu putusan yang sangat kita apresiasi. Apa yang jadi aspirasi publik akhirnya terpenuhi. Saya kira MA sudah jalankan fungsi dan perannya memperhatikan keadilan masyarakat," ujar Amir di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/1).
Ia pun mengatakan semua pihak harus menghormati dan menerima putusan MA terkait Aceng itu. "Mari kita hormat putusan itu," tuturnya.
Seperti diketahui, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan DPRD Kabupaten Garut mengenai pemakzulan Bupati Garut Aceng M. Fikri. Majelis hakim yang diketuai Ketua Muda Tata Usaha Negara Paulus Lotulung dengan anggota Hakim Agung Supandi dan Hakim Agung Julius memutuskan menerima permintaan kasus dengan nomor 1 P/KHS/2013.
DPRD Garut berencana memakzulkan Aceng Fikri karena telah menikah siri dengan FO . Empat hari setelah pernikahan, Aceng menceraikan FO. Pernikahan itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Aceng juga dianggap melanggar sumpah jabatan sebagai kepala daerah. Ia pun menceraikan FO dengan alasan sudah tidak perawan lagi saat dinikahi.
Setelah MA memberikan salinan putusan hari ini, DPRD Garut sebagai pemohon dipersilakan untuk menindaklanjutinya dengan menyelenggarakan sidang pleno dengan dihadiri tiga perempat anggota DPRD dan disetujui dua pertiga anggota yang hadir. Setelah itu, usulan pemberhentian dilanjutkan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Keputusan pemberhentian harus selesai dalam waktu maksimal 30 hari. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aceng tak Ambil Pusing Putusan MA
Redaktur : Tim Redaksi