JAKARTA - Ketua DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa meminta kepala daerah asal PAN, melakukan moratorium perizinan. Sebab perizinan yang sembarangan bisa mengakibatkan rawan konflik.
"Karena sekali diputuskan, jika tidak clean and clear bisa menimbulkan konflik. Ada enam ribu perizinan yang tumpang tindih rawan konflik," kata Hatta, usai memberi arahan pejabat eksekutif dari menteri, gubernur, bupati, wali kota serta wakilnya, Minggu (3/3), di Jakarta.
Menteri Koordinator Perekonomian itu meminta pejabat publik dari PAN untuk mengambil peran menjaga akuntabilitas dan transparansi setiap proses pemberian izin.
"Penting untuk melakukan moratorium perizinan yang diduga masih belum matang betul, karena rawan tumpang tindih," ujar
Dimintai penegasan soal izin sektor apa saja yang harus dimoratorium, Hatta mencontohkan, misalnya di satu daerah sudah ada izin kebunnya, kemudian diberi lagi izin mineralnya maka akan menyebakan tumpang tindih perizinan. Menurutnya, inilah yang menyebabkan rawan konflik.
"Sekali diputuskan bisa menimbulkan konflik kalau tidak clean and clear," jelasnya lagi. (boy/jpnn)
"Karena sekali diputuskan, jika tidak clean and clear bisa menimbulkan konflik. Ada enam ribu perizinan yang tumpang tindih rawan konflik," kata Hatta, usai memberi arahan pejabat eksekutif dari menteri, gubernur, bupati, wali kota serta wakilnya, Minggu (3/3), di Jakarta.
Menteri Koordinator Perekonomian itu meminta pejabat publik dari PAN untuk mengambil peran menjaga akuntabilitas dan transparansi setiap proses pemberian izin.
"Penting untuk melakukan moratorium perizinan yang diduga masih belum matang betul, karena rawan tumpang tindih," ujar
Dimintai penegasan soal izin sektor apa saja yang harus dimoratorium, Hatta mencontohkan, misalnya di satu daerah sudah ada izin kebunnya, kemudian diberi lagi izin mineralnya maka akan menyebakan tumpang tindih perizinan. Menurutnya, inilah yang menyebabkan rawan konflik.
"Sekali diputuskan bisa menimbulkan konflik kalau tidak clean and clear," jelasnya lagi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Desak Transparansi Rekrutmen CPNS Baru
Redaktur : Tim Redaksi