jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengupayakan pelaku transportasi umum di wilayahnya mendapatkan kompensasi kenaikan BBM
Dia mengatakan tengah mengupayakan sopir angkot, driver ojek konvensional hingga online mendapat kompensasi.
BACA JUGA: Gegara Hal ini, Ganjar Pranowo Didoakan jadi Capres Oleh Santri di Kalbar
"Memang harus menjadi perhatian dan masuk dalam perhitungan untuk mendapatkan bantuan dan kompensasi dari kenaikan harga BBM sebab mereka adalah kalangan yang juga terdampak langsung," kata Ganjar.
Ganjar menjelaskan Pemprov Jateng sudah menyiapkan dana khusus untuk penanganan dampak inflasi dan kenaikan harga BBM, di antaranya dua persen yang bersumber dari Dana Transfer Umum Pemprov Jateng sebesar Rp 22.729.706.000.
BACA JUGA: Srikandi Ganjar Sulsel Pengin Program Serat Kartini Diterapkan di Seluruh Indonesia
Sekitar Rp 17.979.456.000 untuk subsidi tarif Transjateng di enam koridor untuk Oktober-Desember 2022.
Kemudian, anggaran penanganan dampak inflasi pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemprov Jateng sebesar Rp 22.767.355.000. Dari anggaran itu sekitar Rp 12.734.400.000 dialokasikan untuk bantuan sosial bagi 4.224 kru angkutan umum dan 17.000 pengemudi ojek online di Jawa Tengah.
BACA JUGA: Jalan Bareng Ganjar Pranowo di Semarang, Zulkifli Hasan Sampaikan Harapannya
"Tugas saya sekarang mengamankan mereka bisa bekerja dengan baik, bisa mendapatkan rezeki yang Insyallah cukup dan kemudian stabilisasi harga-harga yang ada di lapangan," ujarnya.
Orang nomor satu di Jateng itu mengimbau masyarakat yang tergolong mampu agar tidak membeli BBM bersubsidi pasca-kenaikan harga BBM.
"Kalau dari sisi pasokan BBM bagus, tetapi tadi orang-orang mampu belinya juga Pertalite, padahal kita tahu itu seharusnya untuk yang tidak mampu," pungkas Ganjar.
Presiden Joko Widodo sebelumnya mengumpulkan kepala daerah untuk memberikan pengarahan dalam menghalau laju inflasi.
Rapat antara Jokowi dan kepala daerah digelar secara hybrid pada Senin (12/9).
Pada kesempatan itu, Jokowi meminta kepala daerah untuk mendukung kebijakan kenaikan harga BBM dengan mengalokasikan APBD untuk membantu masalah tersebut.
Jokowi mengatakan pemerintah telah mengeluarkan payung hukum yang jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
“Tidak perlu ragu-ragu menggunakan anggaran yang ada karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan juga SE dari Menteri Dalam Negeri. Payung hukumnya sudah jelas asal penggunaannya betul-betul digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan karena penyesuaian harga BBM yang minggu lalu baru disampaikan,” ucap presiden saat memberikan arahan dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah secara luring dan daring di Istana Negara, Jakarta.(mcr10/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul