JAKARTA - Mendagri Gamawan Fauzi bersikukuh pada pendiriannya, akan memberhentikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ikut unjuk rasa jika nantinya kenaikan harga BBM sudah diputuskan.
Untuk 21 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ikut unjuk rasa beberapa hari lalu menolak rencana kenaikan harga BBM itu, hanya akan ditegur. "Ada 21, ini melanggar etika. Tentu akan kita tegur. Ini dalam rangka kita melakukan pembinaan. Karena salah satu kewajiban kepala daerah adalah memelihara etika pemerintahan," ujar Gamawan Fauzi kepada wartawan di kantornya, Kamis (29/3).
Dia menjelaskan, pemerintahan daerah merupakan bagian atau sub ordinasi dari pemerintah pusat. "Jangan justru membawa massa. Di UU 32 dinyatakan, kepala daerah wajib mentaati etika pemerintahan," ujarnya.
Lebih lanjut mantan gubernur Sumbar itu mengatakan, jika nantinya masih ada kepala daerah atau wakil kepala daerah yang demo menolak kenaikan harga BBM, maka akan dievaluasi. "Kalau sudah menjadi UU, masih juga seperti itu, tentu kita evaluasi lagi," cetusnya.
Menurutnya, ada kepala daerah yang ikut demo karena dipaksa. "Ada yang dipaksa, ada yang menyelamatkan diri," ujarnya.
Langkah Gamawan Fauzi mendapat dukungan dari Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Isran Noor. Bupati Kutai Timur itu, menilai para kepala daerah yang menolak kebijakan kenaikan BBM, bukan hanya tak etis, tapi menurutnya itu hanya cara sensasi saja.
Motifnya politik dan mencari popularitas di mata masyarakat. "Ya mereka cari sensasi saja," katanya di sebuah acara diskusi di Jakarta, Kamis (29/3).
Ia berpendapat, sudah selayaknya para kepala daerah yang tak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, ditegur. "Karena Indonesia bukanlah negara federal," imbuhnya.
Dari data yang dikeluarkan pihak Puspen Kemendagri, ada 20 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ikut aksi unjuk rasa. Tapi Gamawan menyebut angka 21. Walikota Batam Ahmad Dahlan, yang dulunya diusung Partai Demokrat, dan ikut menolak kenaikan harga BBM, tidak masuk list yang dikeluarkan Puspen Kemendagri.
Dari data Puspen itu, dari 20 ada dua kepala daerah-wakil kepala daerah yang dulunya diusung Golkar, yakni Bupati Ponorogo H Amin dan Wakilnya, Yuni Widyaningsih. Keduanya menekan pernyataan menolak kenaikan harga BBM dari mahasiswa Ponorogo.
Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, dulunya diusung PDIP, Golkar, PAN, dan PKS. Juga meneken penolakan. Bupati Bangkalan, KH Fuad Amin, dari PKB, malah ikut demo. Sisanya, semuanya dari PDIP.
Yakni Gubernur Bali I Made Mangku Pastika, Walikota Malang Peni Suparto, Walikota Probolinggi M Buchori, Bupati Magetan H Sumatri, Wakil Wako Solo FX Hadi Rudyatmo, Wakil Wako Surabaya Bambang DH.
Selain itu, Wakil Bupati Brebes Hj Idza Priyanti, Wakil Bupati Jember (nonaktif) Kusen Andalas, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Klungkung Wayan Candra, Wakil Bupati Buleleng Made Arga Pynatih, Wakil Wako Denpasar GN Jaya Negara, Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, dan Wakil Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan.
Sedang Wakil Bupati Bone, Andi Said Pabokori, dan Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, di data Puspen Kemendagri, tidak dicantum partai pengusungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gamawan membantah saat menjadi gubernur Sumbar melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM saat itu. "Itu gosip, mencari-cari," cetusnya.
Yang benar, lanjutnya, dia bersama Ketua DPRD saat itu hanya ikut tanda tangan, tapi bukan tanda tangan menolak kenaikkan harga BBM. "Itu 'mengetahui' saja, bersama ketua DPRD," imbuhnya. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SDA Minta Pemuda Perkuat Komunikasi Lintas Agama
Redaktur : Tim Redaksi